JAKARTA (Suara Karya): Momentum Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 dimanfaatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim untuk berdialog dengan 200 orang guru yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Mendikbudristek memberi apresiasi kepada seluruh guru anggota IGI yang telah hadir dan berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
“Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah pendidikan di Indonesia,” kata Nadiem, di Jakarta, Jumat (25/11/22).
Mendikbudristek menambahkan, peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Karena guru bisa belajar dari guru lainnya. Untuk itu, Kemdikbudristek membuat Platform Merdeka Mengajar untuk guru belajar dan berbagi bersama guru lainnya.
“Tugas kami sudah berubah, yaitu bagaimana memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru. Perubahan itu dipimpin oleh Guru Penggerak,” ucap Mendikbudristek.
Nadiem juga mengapreasiasi guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. Sehingga banyak guru yang berkontribusi dengan mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain di Indonesia.
Program Guru Penggerak, lanjut Mendikbudristek, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Guru Penggerak selalu berupaya melakukan hal terbaik kepada murid-muridnya, karena berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal.
“Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba meski gagal. Kegagalan itu bagian dari perbaikan diri. Karena itu, Guru Penggerak layak dipromosikan sebagai pemimpin satuan pendidikan,” ujarnya.
Kemendikbudristek telah mengeluarkam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
“Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud No 40 Tahun 2021 tersebut,” ucapnya.
Ditambahkan, berbagai terobosan telah dilakukan Kemdikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga hal-hal terkait kesejahteraan guru, yaitu pengangkatan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
“Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Kami akan terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK. Mo hon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Mendikbudristek.
Dalam perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan, prioritas utama adalah guru honorer yang belum mendapat formasi di sekolahnya. Jangan sampai guru itu tergusur dari sekolahnya, lalu pindah ke sekolah lain lantaran sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK.
“Pada akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” ucap Mendikbudristek.
Untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemdikbudristek bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemda.
“Kami akan coba mengeksplorasi agar Kemdikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa melalui rantai yang panjang,” ujarnya.
Terkait Kurikulum Merdeka, Mendikbudristek berharap guru membantu mengkomunikasikan kepada sekolah dan orangtua. Karena di daerah terpencil terjadi beberapa miskonsepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti sekolah merasa dipaksa atau belum siap penerapannya.
Bahkan, banyak orang tua yang merasa Kurikulum Merdeka hanya lebih banyak melakukan projek dibanding pembelajaran
“Justru Kurikulum Merdeka memberi kesempatan kepada sekolah di daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalan dan melakukan percepatan kemajuan,” ujarnya.
Pembelajarannya, lanjut Nadiem, memang berbasis projek. Sehingga siswa lebih banyak berkolaborasi secara aktif dengan guru, dan kemampuan itu harus dilatih sejak sekolah.
“Kurikulum Merdeka merupakan perampingan dari materi kurikulum sebelumnya hingga 30 persen. Perampingan itu untuk memudah guru dan kepala sekolah, karena kami percaya mereka adalah pemimpin perubahan,” ucapnya menegaskan.
Menanggapi itu, Ketua Umum IGI, Danang Hidayatullah menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program yang telah diluncurkan Kemdikbudistek.
“Kami semua akan bergerak agar program Kemdikbudristek berdampak, tak hanya kepada guru lainnya, tetapi juga murid-murid sebagai generasi penerus masa depan,” tutur Danang.
Hal senada dikemukakan Pengurus Pusat Bidang Advokasi dan Regulasi IGI, Akhmad Kamaludin. IGI mendukung program Kemdikbudristek dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK.
Ia berharap program tersebut dapat memberi kesempatan lebih banyak lagi bagi guru honorer untuk menjadi ASN PPPK.
Ketua IGI Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Damsil Tukan menyampaikan rasa bangganya kareba dapat berdialog langsung dengan Mendikbudristek. Sebagai Guru Penggerak angkatan ke-7, Damsil mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
“Harapan kami fasilitas pendukung implementasi Kurikulum Merdeka dapat lebih terpenuhi melalui kebijakan Kemdikbudristek,” kata Damsil.
Selain itu, Sekretaris Wilayah dari IGI Provinsi Bengkulu, Feri Vahleka juga mendukung program Guru Penggerak. “Kami hadir dengan hati gembira karena sekitar 75 persen di Bengkulu adalah Guru Penggerak, pengajar kreatif dan fasilitator,” pungkasnya. (***)