Mendikbudristek Dampingi Wapres Tinjau Vaksinasi di Pondok Pesantren

0

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengunjungi kegiatan vaksinasi di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Kamis (16/9/21).

Vaksinasi dilakukan di 3 lokasi, yaitu gedung olah raga (GOR) Tanara untuk santri putra, aula putri untuk santri putri, dan aula utama untuk masyarakat umum.

Mendikbudristek menegaskan kepada wartawan menegaskan, vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk pelaksanaan Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun, bagi sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi dua dosis, maka wajib untuk memberi opsi PTM terbatas.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan, vaksinasi yang mengejar PTM terbatas, bukan sebaliknya,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, PTM terbatas di Provinsi Banten sudah dilaksanakan sejak 6 September 2021. “Asalkan sekolah sudah memenuhi syarat, kami persilakan menggelar PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya.

Ditambahkan, jumlah guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten hampir mencapai 100 persen. Sebagian sisanya belum bisa divaksinasi karena ada masalah kesehatan.

Data yang dihimpun per 16 September 2021 menunjukkan, 57 persen pelajar usia 12-17 tahun di Provinsi Banten telah divaksinasi. Diharapkan pada akhir September 2021, jumlah siswa yang divaksinasi meningkat menjadi 65 persen.

Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta rombongan meninjau PTM terbatas di SMA Negeri 19 Balaraja, Kabupaten Tangerang. Wapres menyampaikan, PTM terbatas menjadi penting, akibat belum optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Saya dengar sekolah di wilayah yang tidak ada internetnya dan lemah, sebenarnya mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar daring, benar-benar tidak belajar,” ucap Wapres.

Karena itu, pemerintah berupaya keras agar PTM terbatas segera dilaksanakan di berbagai daerah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pandemi covid-19.

Hal senada dikemukakan Mendikbudristek yang meminta agar pelaksanaan PTM terbatas menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Prosesnya dimulai sebelum berangkat ke sekolah, dalam perjalanan, saat pembelajaran dalam sekolah, dan saat perjalanan pulang ke rumah,” tuturnya.

Nadiem mengingatkan, jika ada kasus positif di sekolah, maka PTM terbatas harus segera dihentikan. Sekolah harus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat untuk melakukan desinfeksi dan prosedur tes, pelacakan, dan perawatan pada warga sekolah yang sakit.

“Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dimulai kembali, setelah dipastikan kondisi sudah terkendali,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. (Tri Wahyuni)