JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memaparkan Program Merdeka Belajar dalam sidang umum ‘The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’ (UNESCO) ke-41.
Nadiem bersama 193 delegasi dari berbagai negara anggota membahas bidang-bidang yang menjadi mandat UNESCO yaitu pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi.
Di bidang pendidikan, Mendikbudristek menyampaikan transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Di masa pandemi, Nadiem juga menyampaikan kurikulum darurat yang digunakan satuan pendidikan serta penyediaan kuota internet bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
“Kemdikbudristek mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Merdeka Belajar untuk menyiapkan generasi muda menuju Indonesia yang unggul,” kata Mendikbudristek dalam siaran pers, Selasa (16/11/21).
Nadiem juga menyampaikan terkait pengangkatan satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan juga penguatan pada pendidikan vokasi.
“Kerangka SDGs 2030 juga digunakan untuk bidang budaya, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki indeks pembangunan budaya sebagai ukuran perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk memanfaatkan aset budaya Indonesia.
Melalui peluncuran Indonesiana TV, Kemdikbudristek menyiapkan sebuah saluran TV budaya sebagai media kolaboratif bagi seniman untuk dijadikan wadah karyanya.
Untuk siklus nominasi ‘Memory of the World’ 2022 hingga 2023, menurut Mendikbudristek, Indonesia akan mengajukan tiga nominasi, yakni arsip Soekarno, arsip KTT Pertama Gerakan Nonblok dan Naskah Hikayat Aceh.
Sebagai negara mega biodiversitas terbesar kedua di dunia, Indonesia mengakui komitmen nasional terhadap pengelolaan hutan lestari untuk penyerap karbon pada 2030. Hal itu diwujudkan dalam berbagai program UNESCO, dari ‘Man and Biosphere’, Global Geopark, hingga situs ‘World Heritage’.
Menandai peringatan UNESCO ke-75, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar menyatakan, sidang umum tersebut berlangsung di Paris pada 9-24 November 2021.
Indonesia akan mengambil beberapa keputusan penting, termasuk adopsi tentang etika kecerdasan artifisial dan sains terbuka (open science). (Tri Wahyuni)
