Mendikbudristek: Sekolah dibawah 60 Siswa Tetap Dapat BOS!

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membatalkan syarat sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2020, harus memiliki minimal 60 peserta didik. Keputusan itu diambil setelah kajian dan evaluasi dampak pandemi covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang digelar secara luring dan daring dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (8/9/21).

Mendikbudristek mengapresiasi masukan dari Komisi X DPR dan masyarakat atas kekhawatiran terkait implementasi persyaratan sekolah penerima BOS. Karena program tersebut sudah ditetapkan sejak 2019. Sehingga masih ada 3 tahun untuk sosialisasi program.

Nadiem mengatakan, pihaknya harus bersikap fleksibel dan tenggang rasa kepada sekolah yang sulit melakukan transisi menjadi sekolah berskala besar di masa pandemi ini. Sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan sejak 2019 itu, terpaksa ditunda lebih dulu.

Karena itu, ia berharap, pemanfaatan BOS regular tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan itu memberi fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan hal yang akan ditingkatkan lewat dana BOS. “Ini sudah jadi konsiderasi BOS regular,” katanya.

Menanggapi pemaparan Mendikbudristek, Ketua Komisi X, Syaiful Huda memberi apresiasi atas keputusan Nadiem untuk tidak memberlakukan kebijakan yang sudah ditetapkan tiga tahun lalu itu.

“Kami minta pemberian BOS tak lagi mensyarakatkan minimal 60 siswa. Saya yakin Kemdikbudristek bisa membuat formula kebijakan lain yang menjadi alat untuk evaluasi, agar sekolah lebih baik lagi,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan. Ia mengusulkan agar kebijakan itu tidak hanya sampai 2022 saja, melainkan hingga 2024. Karena dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 butuh waktu 2-3 tahun untuk pulih.

Menjawab hal itu, Nadiem mengatakan, seluruh kebijakan dana BOS pada dasarnya berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Apalagi saat ini alokasi dana BOS di setiap daerah bersifat majemuk, dimana dana yang diberikan akan dikalikan indeks kemahalan.

Karena itu, lanjut Nadiem, satuan pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) bisa mendapat dana yang lebih besar untuk meningkatkan kualitasnya.

“Setiap kali saya dapat masukan bahwa ini bisa berdampak negatif bagi teman-teman di daerah terpencil, saya langsung merespon dan mencari solusinya,” kata Nadiem

Mendikbudristek juga menggarisbawahi perihal dana BOS afirmatif. Satuan pendidikan akan mendapat dana sesuai kebutuhannya. Kepala sekolah juga memiliki kemerdekaan untuk menggunakan dananya untuk kepentingan sekolah.

“Itu adalah satu prinsip dasar, jika ada yang mengancam terhadap prinsip itu maka akan saya dengarkan dan langsung saya putuskan,” ucap Nadiem menandaskan. (Tri Wahyuni)