Mengapa Romi Diduga Korupsi? Ini Pandangan Boyamin Saiman

0
Boyamin Saiman, kuasa hukum Lasmi Indrayani

JAKARTA (Suara Karya): Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki), Boyamin Saiman menyatakan, dugaan keterlibatan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Romi) dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, dinilai sebagai dampak dari mahalnya ongkos politik dalam pemilu di Indonesia.

Romi, kata Boyamin, harus mencari uang minimal Rp64 miliar demi mempertahankan 32 kursi di DPR yang masing-masing kursi membutuhkan biaya minimal Rp2 miliar untuk setiap daerah pemilihan (dapil).

Sebagaimana diketahui, pada pemilu 2014, PPP mendapat 39 kursi DPR. Untuk pemilu 2019, PPP menargetkan perolehan sama 39 kursi dengan target minimal 32 kursi.

“Caleg PPP meskipun berasal dari petahana, namun sebenarnya hampir keseluruhan caleg tersebut adalah termasuk kasta duafa karena hampir semua hanya mengandalkan gaji DPR dan tidak punya penghasilan lain. Atas kondisi inilah caleg PPP sebagian besar masuk kasta Duafa,” kata anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PPP tahun 1997-1999 ini, dalam keterangan tertulis, kepada Suara Karya, Sabtu (16/3/2019).

Ketika dihadapkan besarnya biaya pemilu untuk kampanye dan honor saksi di TPS, ujar Boyamin, maka semua caleg PPP dari dapil gemuk (32 Dapil ) tersebut, kemudian menodong Ketum PPP Romi mencarikan dana untuk kebutuhan 32 Dapil demi mempertahankan kursi.

“Sebenarnya angka 2 milyar untuk mempertahankan 1 kursi DPR, adalah ongkos minimalis yang belum tentu mampu untuk mempertahankan kursi DPR petahana,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, ujar dia, dengan Romi merapat dan menjagokan Presiden Petahana (Jokowi), maka Romi sangat berharap mendapat logistik dari Penguasa, namun kenyataannya logistik yang diharapkan dari Penguasa tidak ada yang cair.

Atas semua kondisi di atas, menurut Boyamin, menjadikan Romi harus nekat untuk mencari logistik, termasuk dugaan memperdagangkan jabatan di Kemenag yang akhirnya menjadikan Romi ditangkap KPK kemarin. (Gan)