Menkes akan Bentuk Tim Kecil Atasi Defisit Anggaran JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Tiga hari pascapelantikannya sebagai Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto langsung berkunjung ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah defisit anggaran program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat).

“Langkah pertama, kami bentuk tim kecil yang akan memetakan masalah, lalu mencari solusinya. Saya lihat ada laporan klaim rumah sakit untuk penyakit jantung sebesar Rp10 triliun. Itu yang akan jadi bahasan tim kecil,” kata dokter spesialis radiologi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2019)

Program JKN menjadi prioritas, lanjut Terawan, sesuai mandat Presiden RI Joko Widodo. Disebutkan, ada 4 isu kesehatan yang harus dibenahi, yakni stunting (cebol), program JKN-KIS, harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, serta rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.

Ditanya target kerja tim kecil, Terawan mengatakan, tergantung kebutuhan. Kerja tim dianggap selesai, jika besaran defisit anggaran dalam program JKN berkurang tahun mendatang.

Tentang rencana kenaikan iuran JKN pada 2020, Terawan mengatakan, hal itu belum pasti. Keputusannya masih menunggu hasil rapat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Naik atau tidaknya iuran JKN tahun depan, belum diputuskan,” ucap Terawan menegaskan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengakui, tantangan terbesar dari Program JKN-KIS adalah melakukan penyesuaian besaran iuran. Jika tantangan itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka masalah defisit anggaran secara otomatis akan berkurang.

“Sejak diterapkan pertama kali pada 2014, besaran iuran program JKN sudah tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria yang ideal. Akibatnya, defisit terjadi sejak tahun pertama. Saat ini, angka defisit kian membengkak. Bahkan, mulai mengganggu pelayanan di rumah sakit dan apotek,” katanya.

Fachmi menjelaskan, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Ditambahkan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar, bila dibanding dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

“Penyesuaian iuran adalah jalan keluar terbaik. Kami optimis, jika semua pihak berkomitmen melakukan penyesuaian iuran, kondisi defisit akan teratasi,” kata Fachmi.

Langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama 2 tahun sekali. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian iuran, maka kondisi defisit akan terus terjadi hingga tahun 2024.

Fachmi menambahkan, masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya telah ditanggung Pemerintah melalui APBN. Sedankan penduduk yang didaftarkan Pemda dijamin iurannya oleh APBD. Untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran itu hanya diterapkan pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta hingga Rp 12 juta. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Jadi salah besar kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya,” katanya.

Pemerintah menanggung sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

“Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tutur Fachmi menandaskan. (Tri Wahyuni)