Menkes Kembali Tetapkan Status PSBB, Kali ini Kota Pekanbaru Riau

0

JAKARTA (Suara Karya): Setelah tiga provinsi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kali ini Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaksanaan PSBB di kota tersebut belum ditetapkan waktunya.

“Penetapan PSBB kepada Pekanbaru, Riau itu merujuk pada peningkatan pasien corona virus disease (covid-19) di kota tersebut dalam sepekan terakhir ini,” kata Terawan di Gedung Kemkes, Kuningan Jakarta, Senin (13/4/20).

Dengan demikian, daerah yang terkena status PSBB berjumlah 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan serta kota Pekanbaru.

Penetapan status PSBB itu ditandatangani pada 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2450/2020. Penetapan PSBB di kota Pekanbaru, Riau untuk percepatan penanganan kasus covid-19.

“Status PSBB baru diberikan setelah kami melakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi serta aspek lainnya. Jika dinilai layak, maka status PSBB langsung kami setujui,” tuturnya.

Terawan meminta pemerintah daerah dengan berstatus PSBB untuk segera menerapkan mekanisme dalam PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakatnya.

“Penerapan PSBB di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran,” kata Menkes Terawan menandaskan.

Untuk daerah dengan status PSBB, Menkes menambahkan, pemerintah daerah harus melakukan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Ditambahkan, pengecualian peliburan tempat kerja diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan.

Daerah lain yang sudah mengajukan surat permohonan PSBB namun belum disetujui, antara lain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. (Tri Wahyuni)