JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, dalam pengelolaan utang negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini membuahkan hasil positif.
Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menyebutkan bahwa pemerintah pusat kurang efektif dalam mengelola utang.
Menanggapi itu, Sri Mulyani menghormati hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan utang negara tersebut. Akan tetapi ia juga memiliki beberapa hal yang ingin disampaikan.
“Selama ini kita mengelola utang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam situasi seperti sekarang, dimana penerimaan negara turun sangat besar, dan kebutuhan belanja pemerintah juga sangat besar, kita harus melakukan ekspansi APBN, meskipun dampaknya harus menambah utang,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Menurutnya, utang yang digunakan untuk belanja negara ada hasilnya. Misalnya ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, dan menurunnya angka kemiskinan.
Terjadinya wabah Covid 19 yang tak terduga saat ini, memang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar.
“Karena ini masalah kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa dinomorduakan,” ujar Menkeu.
Pemerintah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 400 triliun untuk penanganan Covid 19, yang digunakan untuk pencegahan penularan, kebutuhan kesehatan, stimulus ekonomi, hingga jaring pengaman sosial berupa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.
Realokasi anggaran pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun masih belum cukup sehingga pemerintah memutuskan untuk menerbitkan surat utang global atau Global Bond dalam denominasi dollar, senilai 4,3 miliar dollar AS.
“Ini penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan dollar bond oleh pemerintah RI, dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bonds sejak Covid-19 terjadi,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu kembali menegaskan, dalam pengelolaan utang pemerintah tidak hanya melihat satu tujuan atau satu kebutuhan saja.
“Selalu saya tekankan bahwa fiskal adalah instrumen bukan tujuan. Tapi tidak berarti kita ugal-ugalan. Jadi kita hormati saran-saran dari BPK, sekaligus mengingatkan kita agar selalu berhati-hati,” pungkas Menkeu. (Bobby MZ)