JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan permintaan dan mendukung kelanjutan bisnis. Langkah ini sebagai komitmen pemerintah dalam pemulihan kembali ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
“Pandemi ini menimbulkan momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari offline ke online, serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Webinar Launch of Eurocham Position Papers 2020 di Jakarta melalui rilis yang diterima Selasa malam (14/7).
Airlangga menyatakan, pemerintah meyakini digitalisasi dari berbagai proses bisnis yang digabungkan dengan industrialisasi pada beberapa sektor merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Report Juni 2020, diketahui bahwa penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dan tak dapat dicegah telah menimbulkan pengaruh ekonomi pada semua level, global, regional dan nasional.
“Dalam beberapa bulan terakhir, kami terpaksa menghentikan semua aktivitas ekonomi yang mau tidak mau menyebabkan defisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Airlangga.
Pertumbuhan ekonomi global diprediksi terkoreksi cukup signifikan sampai menyentuh angka minus 5,2%. Pada level regional, pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik pun diproyeksikan mengalami penurunan tajam mencapai 0,5%. Ketika rantai pasok membaik di masa depan, meskipun bertahap, maka pertumbuhan global diharapkan naik menjadi 6,6%.
Indonesia sebagai negara yang juga termasuk pemain dalam ekonomi global, kata Airlangga juga terpengaruh dengan situasi menantang saat ini. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menurun cukup signifikan dari 5% di 2019 menjadi 0% pada akhir tahun ini.
“Tetapi, dengan kebijakan yang tepat, kami diproyeksikan akan tumbuh 4,8% tahun depan dan 6% di tahun selanjutnya,” kata Airlangga.
Mulai awal Juni 2020, tambahnya secara bertahap Indonesia memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemic Covid-19 ini. Keputusan ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan matang-matang karena tidak mau mengorbankan mata pencaharian rakyatnya.
Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, karena kedua hal ini ibarat dua sisi mata uang. Sebab, pembukaan kembali kegiatan ekonomi akan membantu banyak perusahaan yang selama beberapa bulan terakhir harus menanggung beban operasionalnya, dengan mengurangi gaji karyawan, memutus hubungan kerja, dan mereduksi aset. (Indra)
