Menko PMK Berharap RUU TPKS Punya ‘Daya Jotos’ Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan Penyusunan dan Pembahasan UU TPKS, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jumat (4/2/2).

Muhadjir mendukung kerja keras yang dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga sebagai ‘leading sector’ untuk penyelesaian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah sangat lama berproses.

Seperti diketahui, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah digulirkan sejak 2016, namun hilang timbul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Regulasi tersebut telah disahkan menjadi RUU TPKS atas inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa (18/1/22).

RUU inisiatif itu secara resmi akan dikirim Presiden untuk ditindaklanjuti, sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Muhadjir, pengesahan RUU TPKS sebagai Undang-Undang resmi harus segera dipercepat. “Mumpung (RUU TPKS) sedang timbul, jangan sampai tenggelam lagi. Ini harus kita kejar betul,” ucapnya.

Percepatan pengesahan RUU TPKS juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar RUU tersebut segera disahkan.

Apalagi, lanjut Menko PMK, fakta belakangan ini menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan. Karena itu UU itu perlu segera disahkan, lantaran sangat ditunggu dan dibutuhkan banyak pihak.

“Jangan sampai hilang lagi. Karena itu kita harus mempercepat pengesahan UU ini,” kata Muhadjir kembali menegaskan.

Menko PMK meminta Kementerian PPPA selaku leading sector agar segera menyelesaikan masalag dalam substansi-substansi yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh kalangan masyarakat bisa menyetujui pengesahan RUU itu.

“Saya yakin tidak ada satupun entitas yang menolak undang-undang ini. Kalau ada penolakan hanya pada tataran semantik atau konstruksi isi. Kalau sudah selesai ini pasti disetujui,” ujarnya.

Muhadjir meminta agar penyelesaian RUU TPKS dapat ditargetkan selesai dalam waktu singkat. Setelah itu, diupayakan masuk ke DPR dan diparipurnakan. Jika telah disahkan, maka UU TPKS dapat menjadi payung hukum komprehensif yang melindungi masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

“Saya berharap undang-undang ini punya ‘daya jotos’ menyelesaikan masalah kekerasan seksual di Indonesia yang semakin memprihatinkan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan substansi dari RUU TPKS, yang terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. KPPPA telah melakukan berbagai upaya yang melibatkan DPR, organisasi, atau tokoh agama dan adat lembaga masyarakat akademisi, media massa, serta jajaran pemerintah dan institusi penegak hukum.

Menteri PPPA Bintang menyampaikan, saat ini Kementerian PPPA selaku leading sector bersama Tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS yang terdiri KPPPA, Kemenkumham, Kemensetneg, Kemendagri, dan KSP telah merumuskan 623 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang akan menjadi lampiran Surat Presiden (Surpres) ke DPR. (Tri Wahyuni)