JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menandatangani naskah kerja sama dalam penanggulangan bencana.
Penandatanganan tersebut dilakukan pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/2/22).
Muhadjir mengingatkan Kepala BNPB Suharyanto beserta jajaran tentanh arahan Presiden Jokowi dalam upaya peningkatan penanganan tanggap darurat bencana di Indonesia. Arahan itu disampaikan Presiden saat membuka Rakornas BNPB 2022, Selasa (22/2/22).
“Saya hanya ingin 5 arahan Presiden Jokowi dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di lapangan. Pasti hasilnya akan berjalan dengan baik,” ucap Menko PMK.
Lima arahan Presiden itu adalah memantapkan budaya kerja (corporate culture) BNPB yang harus selalu siaga, antisipatif, responsif dan adaptif. Jangan pernah mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kebencanaan dan perkembangan teknologi untuk penanganan kebencanaan.
Arahan kedua adalah seluruh jajaran BNPB harus membangun kolaborasi yang mengedepankan upaya pencegahan. Jika tidak, maka penanganan saat bencana akan menguras banyak energi.
Ketiga, Presiden berpesan, dalam membangun infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana agar dapat melibatkan masyarakat. Hal itu penting karena masyarakat setempat dianggap telah memiliki sejarah panjang dalam menangani berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus paham, merekalah yang punya kesadaran ingatan tentang bagaimana cara terbaik menangani bencana di masa lalu. Itulah kenapa Presiden menekankan pembangunan infrastruktur risiko kebencanaan supaya melibatkan masyarakat sekitar,” tuturnya.
Arahan keempat adalah BNPB sejatinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan seluruh kekuatan, terutama aparatur pemerintah. Karena itu, Presiden berpesan agar BNPB mampu meyakinkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Kelima, Presiden mengingatkan BNPB dan seluruh jajaran agar segera membangun sistem edukasi kebencanaan. Optimalisasi terhadap sistem edukasi kebencanaan itu tak harus lewat kurikulum pendidikan, tetapi menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar akan tanggung jawab penanggulangan risiko bencana.
“Saya kira justru yang belum terpetakan dengan detail adalah spesifikasi atau karakter bencana di masing-masing tempat. Karena itu, beri pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai karakteristik di daerahnya,” ucap Menko PMK.
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir mengatakan, juga tahun ini Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2022.
“Ini kesempatan yang belum tentu datang 20 tahun sekali. Karena itu harus kita manfaatkan betul untuk promosi Indonesia yang merupakan langganan bencana, serta kiat kita, khususnya BNPB dalam melakukan penanganan bencana,” ungkapnya.
Menko PMK meyakini, 193 negara peserta GPDRR yang akan hadir sangat menantikan informasi terkait pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana.
Muhadjir juga menekankan agar promosi yang dilakukan BNPB tak hanya terpusat di Bali sebagai tempat terselenggaranya ajang pertemuan internasional itu. Akan tetapi, promosi dapat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri.
“BPBD harus mengambil inisiatif. Ini adalah momentum yang langka,” kata Menko PMK. (Tri Wahyuni)
