Menko PMK: Dana BOS Diluar Kemdikbud Alokasikan secara Proposional

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta alokasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dilakukan secara proposional. Mengingat jumlah siswa di madrasah hanya 17 persen dari total siswa Indonesia.

“Jika BOS dihitung per kepala, kasihan sekali madrasah yang jumlah siswanya sedikit. Perlu ada afirmasi bagi mereka,” kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Rabu (4/3/20).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Mendikbud Nadiem Makarim, Sesmenko PMK, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Dirjen Pendis Kemenag, Dirjen Perimbangan Keuangan daerah Kemenkeu, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Padahal, Muhadjir menambahkan, madrasah memberi kontribusi yang sama besar dalam mencerdaskan anak bangsa, seperti halnya di sekolah. Sementara anggaran yang diterima madrasah masih belum memadai.

“Populasi siswa di madrasah yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag) memang kecil, hanya sekitar 17 persen. Karena itu, perhatian jangan sepenuhnya dicurahkan pada siswa dibawah Kemdikbud, tetapi juga siswa dibawah Kemenag,” tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS mulai Februari 2020. Dari sebelumnya lewat Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kini langsung ke rekening masing-masing sekolah. Skema semacam itu bukan hal baru bagi pemerintah, karena pernah diterapkan pada 2019/2010.

Perubahan skema penyaluran dana BOS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik

“Pemendekan jalur dilakukan dengan harapan sekolah bisa lebih fleksibilitas dalam mengatur dana BOS,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Ditambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mengupayakan agar alokasi gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS. Meski idealnya, insentif untuk guru honorer diambil dari kelebihan DAU (Dana Alokasi Umum). Alasannya, alokasi DAU meningkat setiap tahun, sementara jumlah guru pensiun cukup besar.

Muhadjir Effendy sangat mendukung kebijakan Kendikbud yang memperbolehkan maksimum 50 persen dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer. Namun, syaratnya guru tersebut harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kemenag juga perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan itu agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok. Keberadaan guru honorer harus menjadi perhatian sebagai bagian dari komponen pendidikan. Banyak guru honorer yang mengabdi lama,” tuturnya.

Menko PMK mengingatkan baik kepada Mendikbud maupun Menag agar terus meng-update data siswa. Jangan sampai data siswa tidak akurat, mengingat penyaluran BOS merujuk pada jumlah siswa di setiap sekolah dan madrasah.

Terkait hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengembangkan satu platform yang mampu mencegah ketidakakuratan data mulai dari jumlah sekolah rusak, jumlah guru maupun jumlah siswanya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Muhadjir meminta pada Kemdikbud dan Kemenag agar memperhatikan tiga hal dalam pemanfaatan anggaran pendidikan. Ketiga hal itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah kemiskinan dan ketimpangan. Komponen pendidikan yany sangat berpengaruh dalam IPM.

“Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan menengah kita saat ini masih relatif rendah, apalagi APK di pendidikan tinggi. Begitupun pada angkatan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 64 persen berpendidikan maksimum setingkat SMP dan 25 persen setingkat SMA,” tuturnya.

Untuk itu, Muhadjir meminta Kemdikbud dan Kemenag agar melakukan terobosan guna mengurai permasalahan tersebut. Karena tidak mungkin meningkatkan produktivitas nasional, jika proporsi terbesar angkatan kerja di Indonesia berpendidikan rendah. (Tri Wahyuni)