Menko PMK Luncurkan Inpres No 4/2022, Kejar Kemiskinan Esktrem Nol Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Kemiskinan ekstrem masih jadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dalam memajukan Indonesia. Untuk itu, pemerintah meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Meski angkanya kecil, tetap utuh daya ungkit yang lebih besar untuk mengentaskannya,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam peluncuran Inpres No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem, di Jakarta, Selasa (14/6/22).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala BPS Margo Yuwono, dan perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya.

Muhadjir mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan sebesar 26,5 juta atau 9,71 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024.

“Menghapus kemiskinan ekstrem bukan perkara mudah. Butuh dukungan bersama, tak hanya pemerintah, tetapi juga kalangan swasta, organisasi maupun masyarakat,” tuturnya.

Menko PMK mengibaratkan, kemiskinan sebagai sepanci nasi, dan kemiskinan ekstrem adalah keraknya yang menempel erat di dasar panci. Kerak tersebut tak mudah hanya dikerok, butuh rendaman air yang cukup lama untuk membersihkannya.

“Ibarat ngeliwet, kemiskinan ektrem ini adalah keraknya. Mengerok intip jauh lebih sulit dari pada mengambil nasi yang di atasnya,” kata Muhadjir memberi analog.

Untuk itu, lanjut Menko PMK, keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan kekuatan di luar pemerintah seperti organisasi filantropi bidang sosial kemasyarakatan, sangat diperlukan guna menjadi daya ungkit yang besar untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada 8 Juni 2022. Inpres itu mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk mepercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Untuk mencapai target yang diharapkan, pemerintah berfokus pada kegiatan kunci,” ujarnya.

Pertama, melalui program bantuan sosial dan subsidi yang dilakukan lewat beragam kegiatan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
Kedua, program pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.

“Program dibuat harus tepat sasaran dan terintegrasi dengan program antar kementerian/lembaga. Program juga melibatkan peranserta masyarakat yang fokus pada lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Menko PMK berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi filantropi bisa terbangun dan semakin kuat dalam upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Mari kita bekerja sama dan memastikan setiap program/kegiatan baik di pusat maupun daerah terkonvergensi dan tersinkronisasi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)