JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada pembuat kebijakan untuk wilayah pesisir dibuat secara tepat, dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Muhadjir saat membuka Gelar Karya Revolusi Mental ‘Pesisir Tangguh Indonesia Maju’ yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (13/9/23).
Muhadjir mengingatkan pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Kebijakan harus berbasis potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah.
Karena banyak kebijakan yang bersifat ‘Jakarta-sentris’ atau ‘Jawa-sentris’, lalu dipaksa untuk diterapkan ke seluruh Indonesia. Upaya itu tidak efektif untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang berbeda-beda.
“Banyak ‘kebijakan helikopter’ di Indonesia. Kebijakan dibuat hanya lihat dari jauh. Dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir.
Ditambahkan, upaya untuk menerapkan kebijakan yang tepat di masing-masing daerah penting. Karena wilayah pesisir memainkan peran strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.
“Lewat kebijakan yang tepat sasaran, perlindungan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir, keanekaragaman hayati, serta perkembangan sosial dan ekonomi,” tuturnya.
Seperti diketahui, wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dan menyimpan beragam potensi. Data menyebutkan, 327 atau 63,2 persen kabupaten/kota di Indonesia berada di wilayah pesisir.
“Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dan beragam. Diharapkan hal itu berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun 2042 dan 15 persen PDB di tahun 2045,” katanya.
Merujuk pada potensi itu, berbagai persoalan yang kini masih menyelimuti wilayah pesisir, seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan dan kesehatan sejatinya dapat segera diselesaikan.
Karena itu, lanjut Muhadjir, membangun pesisir yang tangguh untuk mewujudkan SDM Unggul dan Indonesia Maju adalah suatu keniscayaan.
“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Proklamator Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tuturnya.
Seminar juga diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti. Ia menyampaikan isu tentang pemberdayaan nelayan Indonesia.
Sesi diskusi menghadirkan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ahmad Najib Burhani; Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman; Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan; dan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Maftuch. (Tri Wahyuni)