Suara Karya

Menko PMK Minta PMI dari Malaysia Lakukan Tes Genome Sequencing

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah lalukan langkah antisipasi terhadap gelombang arus balik dari para pemudik yang nekad. Salah satunya, arus balik dari pulau Sumatera menuju DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pulau Sumatera mendapat perhatian, karena data Satgas Covid-19 menunjukkan, hampir seluruh wilayah di Sumatera masuk ke dalam zona merah dan oranye covid-19. Zona merah artinya berisiko tinggi menularkan virus corona, sementara zona oranye berisiko sedang.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) antisipasi arus balik dari Pulau Sumatera bersama para Kapolda, TNI, beserta Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB yang digelar virtual, Selasa (18/5/2021).

Menko PMK memberi beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain, kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau (Kepri) yang jumlahnya mencapai 170 orang. Mereka dinyatakan positif covid-19, setelah dilakukan swab test.

“Untuk Kepri ini perlu dilakukan tindak lanjut, karena mereka datang kebanyakan dari Malaysia. Padahal di negara jiran itu banyak ditemukan varian baru covid-19. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah ‘genome sequencing’ untuk memastikan adanya varian baru virus atau tidak,” tuturnya.

Hal serupa terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Laporan kapolda setempat menyebutkan ada 33 PMI terkonfirmasi positif covid-19 meski sebelumnya PMI tersebut telah mengantongi surat keterangan bebas covid-19 dari negeri Jiran Malaysia.

“Setelah masuk isolasi dan pemeriksaan ulang di Tanah Air, mereka diketahui terkonfirmasi positif,” katanya.

Menurut Muhadjir, itulah pentingnya dilakukan ‘genome sequencing’. PMI dari luar negeri harus diantisipasi karena fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan varian baru sepertindari Afrika, Inggris ataupun India,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menekankan upaya pengawasan yang harus dilakukan pada 18-24 Mei 2021. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk tidak berhenti pada masa peniadaan mudik, melainkan justru diperkuat setelahnya.

“Secara khusus kita sudah lakukan pengetatan dengan pemberlakuan masa rapid test 1×24 jam. Kita juga mensyaratkan kepada Gubernur atau Forkompida untuk sosialisasi ke masyarakat sehingga tak terjadi kerumunan di Bakaheuni,” ungkapnya.

Menkes Budi G Sadikin menyampaikan, pihaknya akan memenuhi kekurangan alat tes cepat antigen dan swab di beberapa daerah di Pulau Sumatera, terutama Sumut dan Jambi. Sedangkan untuk kasus PMI yang masuk melalui Kepri juga akan ditindaklanjut.

“PMI yang masuk dari Malaysia yang dinyatakan positif, bisa langsung dilakukan dikenakan genome sequencing saja. Saya sudah instruksikan itu ke Litbangkes agar semua yang positif itu dipantau terus kondisinya,” tutur pria yang akrab dipanggil BGS itu.

Ia berharap masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan terutama memakai masker yang diyakini mampu mengurangi penularan covid-19 hingga 95 persen. Dan yang paling penting, semua aparat harus diyakinkan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil 3T secara transparan.

Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan agar jangan sampai ada keragu-raguan dari petugas dalam menegakkan aturan, mulai dari pemeriksaan hingga kewajiban antigen di setiap titik penyekatan.

“Pemda harus paham bahwa surat edaran no 13 sudah diberlakukan mandat ke petugas di daerah untuk rapid test 1×24 jam. Ini harus dilakukan. Kita masih harus bekerja lebih keras untuk mencegah dan mengatasi penularan covid-19 di negara kita ini,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)

Related posts