Menpan-RB Bantah Tudingan Jual Beli Jabatan di Kementerian dan LN

0

JAKARTA (Suara Karya):  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin membantah tudingan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut 90 persen kementerian diduga melakukan jual beli jabatan. 

“Tudingan Ketua KASN itu tidak benar,” kata Syafruddin di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Dijelaskan, semua proses yang terkait lelang jabatan di kementerian maupun lembaga negara (LN) dilakukan sangat transparan, terbuka dan akuntabel. Semua pihak dapat ikut mengawasi proses pengisian jabatan pada setiap kementerian dan LN.

“Sistemnya sangat jelas, obyektif dan terbuka. Mulai dari lelang terbuka, lalu ada panitia seleksi, hasilnya diawasi oleh Ombudsman, masyarakat dan media. Bahkan juga ada pengawas internal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kemenpan-RB selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktik jual beli jabatan dalam kementerian maupun LN. “Saya yakin kalaupun ada, jumlahnya sedikit sekali. Masalah ini sudah dilaporkan, dan kini sedang ditangani penegak hukum. Proses hukumnya kami kawal,” tuturnya.

Menurut Syafruddin, berbagai inovasi telah dilakukan Kemenpan-RB untuk menghilangkan terjadinya kasus jual beli jabatan. Misalkan, penerapan e-Government, SAKIP, Zona Integrasi, WBK (Wilayah Bebas Korupsi), WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan Mal Pelayanan Publik.

“Kami telah menciptakan berbagai perangkat dan sistem agar aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucap Syafruddin menandaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KASN, Sofian Effendi menyebutkan, dugaan praktik jual-beli jabatan masih terjadi di 90 persen kementerian dan LN. Hanya saja, jual beli jabatan bervariasi di berbagai level jabatan.

Menurut Sofian, praktik jual-beli jabatan cenderung terjadi di kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh pimpinan atau tokoh partai politik (parpol). Namun, dengan seleksi jabatan yang lebih ketat, ia mengaku temuan praktik jual-beli jabatan mulai menurun.

Sofian menduga, tokoh-tokoh lain di sekitar pimpinan parpol ikutan duduk di Kementerian dan LN sebagai staf khusus. Rantai jual beli jabatan belum berhenti sampai di situ. Parpol akan terus berupaya mendudukkan kadernya di posisi lain di level bawah.

“Inilah mereka yang menjadi operator mencari siapa yang bisa diminta sumbangan,” kata Sofian.

KASN pun menyebut sejumlah kementerian yang memiliki kecenderungan besar melakukan praktik jual beli jabatan, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Namun, khusus Kementerian Kesehatan, Sofian melihat sudah ada penurunan praktik transaksi jabatan. Hanya saja, KASN mengaku belum memiliki instrumen yang kuat untuk membuktikan praktik kotor ini. (Tri Wahyuni)