Menteri LHK: Langkah Presiden Kendalikan Covid 19 Sudah Jelas dan Terukur

0

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Jokowi terus memantau langkah-langkah semua kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka pengendalian virus Corona atau Covid-19. Semua itu demi mencegah penyebaran virus dan upaya penanggulangannya lebih efektif.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, Sabtu (21/3/2020) menyatakan, kebijakan dan langkah Presiden ini sangat jelas dan terukur serta dapat dijalankan oleh kementerian atau lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Siti, untuk memantau perkembangan pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini, Presiden selalu menggelar rapat terbatas pada setiap harinya. Termasuk rapat tingkat Menko, seperti yang dilakukan pada Rakor Kemenko Maritim dan Investasi pada Jumat sore setelah Rapat terbatas atau Ratas Kabinet pagi hari yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Sangat jelas arahan Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh KLHK,” ujar Menteri Siti, seraya menambahkan bahwa pihaknya juga secara ketat memonitor jajaran di bawahnya.

Dalam keterangan tertulis Sabtu (21/3/2020), Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan tentang pengendalian Covid 19 pada hari Jumat (20 Maret 2020) sebagai berikut:

Pertama, bekerja di rumah atau work from home (WFH) dijalankan, dan pelayanan publik berjalan normal, karena ada piket kantor.

Dalam kaitan ini diwajibkan ada laporan jurnal harian personil selama WFH yang diserahkan mingguan kepada Sekjen melalui sekretaris komponen eselon 1 masing-masing.

Menteri Siti mengatakan, demikian pula penyemprotan ruangan dengan desinfektan dilakukan di kantor-kantor dan sudah sebagian selesai.

“Sekjen membentuk posko informasi online utk menerima laporan perkembangan staf yang sakit atau alami gejala seperti bersin, batuk, pilek, demam dan sesak napas. Laporan disiapkan harian oleh posko secara berantai melalui sekretaris komponen eselon 1 melalui kepegawaian/bagian umum,” papar Menteri Siti.

Terkait adanya personil yang hasil testnya positif covid, atau sebagai OPD kata Menteri Siti, dibimbing untuk ‘self isolation’ dan dipantau secara ketat mengikuti arahan Satgasnas atau rumah sakit (RS).

“Selain itu, Sekjen menyiapkan ‘hand sanitizer’ dan masker bagi staf yang memerlukan atau masyarakat, secara terbatas,” ujar Menteri Siti

Pelaksanaan Kegiatan

Meski situasi mengharuskan ada pembatasan kerja di rumah, tetapi menurut Menteri Siti Nurbaya, kegiatan kementerian LHK disesuaikan dan direncanakan serta dilaksanakan.

Dijelaskan, kegiatan crowd HPSN agenda PSLB3 tgl 15 Maret di Borobudur, 22 Maret di Mandalika dan 25 Maret di Likupang, ditunda dan akan dilaksanakan setelah krisis Covid ini selesai.

Selanjutnya dilakukan pelatihan pendidikan masyarakat yang ada disesuaikan dengan sistem online. BP2SDM KLHK menyiapkan rencana paket 2 unit pelatihan sistem jarak jauh sebagai substitusi pelatihan masyarakat dengan sekolah lapang. Ini ditujukan bagi kelompok tani hutan sosial.

“Sistem pelatihan masyarakat jarak jauh antar kelompok masyarakat tani dilakukan dengan referensi kelompok tani yang sudah maju membimbing kelompok tani lainnya. Untuk pelatihan disediakan honor untuk masyarakat sesuai standard seperti uang saku sesuai standard APBN. Menteri memerintahkan untuk dikerjakan paket seperti ini dan dilakukan dalam satu atau dua minggu ke depan, meski masih terbatas,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti juga menugaskan Dirjen PSKL untuk sedapat mungkin paket-paket bantuan yang mendorong ekonomi masyarakat, seperti di Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) agar direalisasikan dan dilaksanakan terbatas (tidak crowded tapi well recorded).

“Yang penting bisa terus mengenerate aktivitas masyarakat dan oara pendampingnya di lapangan, karena aktivitas tidak boleh ada yang terhenti karena Corona,” katanya.

Terkait hasil kelompok tani hutan, seperti madu, mpon2/bahan jamu, minyak kayu putih dan lain-lain, perlu segera dibeli dan dikumpulkan oleh KLHK melalui Dirjen PSKL dan disiapkan di ruangan kantor pusat Gedung Manggala dan untuk distribusi kepada paramedis untuk wellnes paramedis dan untuk masyarakat.

Bersamaan dengan kesediaan masker dan hand sanitizer yang terbatas, disediakan bila masyarakat atau pegawai memerlukan.

Untuk menenangkan pekerja dunia usaha, Menteri Siti mengungkapkan, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemegang ijin untuk tidak ada PHK dan memantau perkembangan dunia usaha kehutanan.

“Ditjen PHPL menyiapkan surat Menteri LHK kepada Menkeu untuk segera meminta relaksasi kewajiban PNBP terkait industri kayu lapis yang mengalami penyendatan ekspor,” kata Menteri Siti.

Di samping itu lanjut Menteri Siti, Dirjen PHPL terus bersama APHI memantau dunia usaha kehutanan, hulu dan hilir dan ekspor impor.

Langkah Terkait Konservasi

Dalam kaitan langkah-langkah konservasi, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, dari sebanyak 54 TN sudah dilakukan penutupan untuk wisatawan pada sebanyak 15 Taman Nasional (TN) dan juga Taman Wisata Alam (TWA) oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) termasuk Labuan Bajo, Rinjani, Ijen, Kepulauan Seribu, Merapi, Tangkuban perahu, dan lain lain.

Data tahun 2019 mencatat sebanyak 7.464.828 wisnus dan 466.460 wisman. Dalam record KSDAE saat ini sudah ada penurunan visitor sekitar 10-20 %.

Dirjen KSDAE sudah mengeluarkan juga SE untuk semua Lembaga Konservasi agar menjaga berkembangnya penyakit dari dan kepada hewan seperti Tbc, hepatitis, salmonela dan lain-lain yang tidak boleh terjadi. “Hewan dan petugasnya haris sama-sama dijaga untuk tetap sehat dan segar”.

Dalam bidang pendidikan, kata Siti Nurbaya, Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) disebutkan sudah dalam kendali Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BP2SDM.

“Terhadap kegiatan sebanyak 1437 murid SKMA tidak ada belajar dengan tatap muka tapi dialihkan ke belajar dari rumah dan sistem online,” ujarnya.

Sedangkan bagi siswa yang sudah ujian dan menunggu kelulusan dipulangkan ke rumah masing-masing dan diwajibkan menulis “Apresiasi keilmuan di sekolah dalam penerapannya di lingkungan masyrakat” case studi lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

“Tulisan akan dilombakan dan Menteri LHK menyiapkan hadiah lomba bagi selurun pemenangya sebanyak total 25 juta rupiah,” katanya.

Disebutkan juga oleh Menteri Siti Nurbaya, Sekjen dan Biroren menyiapkan pengaturan ulang program dan refocussing APBN KLHK serta persiapan revisi dipa. Self blocking sebanyak lk 200 miliar untuk keseluruhan KLHK untuk kegiatan perjalanan dinas dan paket meeting dan kegiatan yang tidak prioritas. Perkembangan ini terus dibahas dengan Kemenkeu dan Bappenas.

Sementara Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) membantu sebanyak 10 unit motor roda3 motor sampah kepada PMI Pusat dalam rangka PMI melakukan dukungan kerja desinfektans bagi masyrakat.

Terakhir dilaporkan Menteri Siti, semua Unit kerja Eselon I KLHK yang memiliki tupoksi pembinaan masyarakat dan tenaga-tenaga fungsional pembinaan masyarakat melakukan sedapatnya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai substansi pengendalian penyebaran Covid di masyarakat menurut standard Satgas Nasional Covid dan pedomani protokol Covid dari Kementerian Kesehatan.

“Seluruh kegiatan Wajib dilaporkan oleh unit kerja/UPT kepada Sekjen dan direcord secara harian oleh posko online Kantor Pusat KLHK. Hal ini diperlukan untuk laporan kepada Kabinet, kepada Menko Maritim dan Investask serta kepada Kemenpan RB sebagai pengendali birokrasi,” ujar Menteri Siti mengakhiri catatannya. (Pramuji)