Menteri PAN-RB Dorong PPATK Optimalisasi Reformasi Birokrasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hal itu dikemukakan Tjahjo saat menjadi pembicara dalam ceramah bertajuk Reformasi Birokrasi dan Wawasan Kebangsaan dalam Forum Perencanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/1/21).

Ditambahkan, pelaksanaan reformasi kelembagaan dan birokrasi adalah satu poin penting untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.

Selain itu, lanjut Tjahjo, upaya itu untuk mewujudkan PPATK sebagai unit kecerdasan finansial kelas dunia (world class financial intelligence unit). PPATK merupakan lembaga independen bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

“PPATK memiliki peran strategis dalam penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk memberi nilai tambah ekonomi Indonesia sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” ujarnya.

Tjahjo menjelaskan, perkembangan teknologi informasi memberi pengaruh terhadap perkembangan teknologi keuangan dan pembayaran, yang menciptakan beragam modus TPPU dan TPPT Global. Hal itu menjadi tantangan yang dihadapi PPATK untuk mewujudkan pelaksanaan program TPPU dan PPT yang berkesinambungan.

Tantangan kedepan lainnya, disebutkan, proses bisnis yang belum terintegrasi. Proses bisnis merupakan hal penting bagi setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Hal itu untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.

“Upaya optimalisasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tak dapat dilakukan PPATK sendiri. Diperlukan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan dalam memberantas pencucian uang di Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Tjahjo, penataan organisasi dan proses bisnis yang disesuaikan dengan visi, misi, tugas dan fungsi, serta rencana strategis PPATK harus segera dilakukan.

“Reformasi birokrasi yang digulirkan harus membawa implikasi yang riil terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dan di PPATK pada khususnya,” katanya.

Ditegaskan, PPATK berperan dalam mendukung terseleksinya penyelenggara negara dengan rekam jejak bersih. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi ‘fit and proper test’ guna menyeleksi kandidat pada posisi penting di berbagai lembaga strategis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan, reformasi birokrasi di PPATK tak hanya bersifat seremonial, tetapi juga relevan dengam konteks membangun semangat nasionalisme dan penguatan ‘organizational culture’ di PPATK.

“Saat ini PPATK tengah melaksanakan transformasi kelembagaan guna mewujudkan PPATK sebagai ‘world class financial intelligence unit’ dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan,” ujarnya.

Salah satu upaya transformasi kelembagaan akan diwujudkan melalui komitmen pelaksanaan Renaksi BIG-25 yang terdiri 8 Area Perubahan, 16 Hasil yang Diharapkan dan 25 Rencana Aksi. Delapan Area Perubahan itu terdiri atas pengawasan, akuntabilitas, deregulasi, tata laksana, kelembagaan, SDM aparatur, manajemen perubahan dan pelayanan publik.

“Lewar pencanangan Renaksi BIG-25, kami harap dapat dukungan penuh dari Menteri PAN-RB guna membangun organisasi PPATK yang lebih efektif dan dinamis. Hal itu akan memberi kontribusi lebih besar dalam menjaga integritas dan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia,” ucapnya. (Tri Wahyuni)