Menteri PANRB Minta Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Calo CPNS

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas praktik percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan Olivia Nathania.

“Kami sudah meminta Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas calo CPNS, siapa saja para pihak yang terlibat didalamnya,” kata Tjahjo Kumolo kepada awak media, Senin (18/10).

Tindakan tegas harus dilakukan terhadap anak artis Nia Daniati tersebut, agar menimbulkan efek jera. Apalagi, mereka dengan sengaja membawa-bawa nama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ditambahkan, pemerintah menjamin tes seleksi CPNS atau calon aparatur sipil negara (CASN) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain juga tidak dipungut biaya sepeser pun.

Pelaksanaan seleksi CASN dilakukan dengan ‘computer assisted test’ (CAT), sehingga sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi hasilnya. Bahkan, nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS kali ini disiarkan langsung melalui akun YouTube BKN.

“Jika ditemukan ada iming-iming untuk menjadi CPNS diluar prosedur dan tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan. Siapa pun tidak bisa membantu, kecuali dirinya sendiri,” ucap Tjahjo menegaskan.

Untuk itu, ia meminta masyarakat yang mengetahui praktik percaloan tersebut untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.

Menteri PANRB juga meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memahami area rawan korupsi.

Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan di saat pandemi covid-19, ada calo vaksin yang melibatkan ASN.

Mantan Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan keprihatinannya karena ada PNS atau pejabat publik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Saber Pungli. Seluruh ASN diminta memahami dan memperhatikan strategi nasional pencegahan korupsi, sehingga diharapkan bisa dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak awal.

Tjahjo kembali mengingatkan para ASN agar berhati-hati terhadap informasi di media sosial yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan upaya memecah belah.

“ASN harus bijaksana dalam penggunaan media sosial dan senantiasa tegak lurus kepada kebijakan pemerintah,” ucap Tjahjo menandaskan. (Tri Wahyuni)