Menteri PUPR Sebut Tak Banyak Infrastruktur Terdampak Akibat Tsunami

0
Istimewa

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan prioritas utama masa tanggap darurat pascabencana tsunami di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah mengevakuasi korban dan membersihkan sampah puing selama tujuh hari ke depan. Sementara, menurutnya, infrastruktur di wilayah tersebut tidak banyak terdampak.

“Dari sisi infrastruktur tidak banyak terdampak. Paling parah adalah banyak sampah yang menjadi tugas kami untuk membersihkannya serta rumah-rumah semi permanen yang rusak,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (24/12/2018).

Peninjauan lokasi bencana juga turut dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dodi Ruswandi. Untuk membantu pembersihan jalan, Kementerian PUPR sudah mengirimkan sejumlah alat berat yang sebagian sudah berada di lapangan, yakni tujuh ekskavator, 12 dump truck, dan dua loader.

Selain itu, telah dikirimkan 16 mobil tangki air, dua mobil toilet dan 20 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi. Tambahan alat berat dan peralatan air bersih dan sanitasi akan dikirimkan dari Jakarta dan Banten.

Menteri Basuki melakukan perjalanan darat menuju lokasi dengan mengambil rute Tol Jakarta-Merak, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang hingga ke Kecamatan Labuan dengan kondisi jalan mantap. Untuk akses jalan, sejak Minggu (23/12) pagi telah dilakukan pembersihan jalan di wilayah Labuan dan Carita dan kini sudah normal kembali.

Menteri Basuki mengatakan apabila terjadi jalan terputus, sesuai standardnya akan dilakukan pemulihan lalu lintas paling lama tujuh hari seperti kerusakan Jembatan Batang Kalu akibat banjir di Padang Pariaman dan Jalan Gubeng yang ambles di Surabaya. Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa kejadian bencana di NTB, Sulteng, Pandeglang dan Lampung menjadi pelajaran akan pentingnya bangunan gedung memenuhi ‘building code’ sehingga adaptif dan tangguh bencana.

“Penerapan ‘building code’ sangat penting. Mulai awal 2019, Kami akan intensifkan sosialisasi ‘building code’ ke daerah-daerah terutama yang rawan bencana,” tegas Menteri Basuki.

Dalam rangka memperlancar kordinasi pemenuhan kebutuhan dan mobilisasi alat berat dan peralatan air bersih dan sanitasi, Menteri Basuki menunjuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau, Ciujung dan Cidurian Tris Raditian sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana di Pandeglang.

Kementerian PUPR menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia akibat bencana tsunami di Pandeglang dan Lampung termasuk satu aparatur sipil negara (ASN) Kementerian PUPR yakni Kepala Seksi Hidrologi Ditjen Sumber Daya Air Brilian Parmawati dan putranya Fahmi Razindra Dahlan. (Pramuji)