Menteri Trenggono Bebaskan Lima Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia

0
Lima orang nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat hukum Malaysia, berhasil dibebaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sabtu (8/5/2021). (Foto: suarakarya.co.id/Dok Humas PSDKP,KKP)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil membebaskan lima orang nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat hukum Malaysia. Keberhasilan ini, merupakan sebagai salah satu bentuk kepudulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya nelayan.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Antam Novambar, mengatakan. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono bukan hanya meminta mereka untuk terus memperhatikan kesejahteraan nelayan, melainkan keselamatan dan perlindungan hukum harus diberikan kepada nelayan yang sedang mengalami masalah saat menangkap ikan.

“Pemulangan ini sebagai buktinya perlindungan negara terhadap masyarakatnya, dan Pak Menteri Trenggono meminta kami benar-benar mengimplementasikan kebijakan tersebut,” kata Antam di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dikatakan Antam, kelima nelayan tersebut diserahterimakan dari kapal aparat Malaysia, Kapal Maritim Rawa, kepada Kapal Pengawas Perikanan KKP Hiu 03 di wilayah perairan barat daya Pulau Jarak pada Sabtu (8/5/2021) malam.

Serah terima lima nelayan Indonesia oleh petugas keamanan dari Malaysia yang diterima petugas kapal pengawas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) Sabtu (8/5/2021) malam. ((Foto: suarakarya.co.id/Dok Humas PSDKP)

“Lima orang nelayan asal Sumatera Utara sudah diserahkan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Awak Kapal Pengawas KKP,” kata Antam.

Antam menuturkan bahwa kelima nelayan asal Deli Serdang tersebut, yaitu Dedy, Heri Fadli, Usman, Muhammad Taufik, dan Faisal, ditangkap oleh APMM pada 24 April 2021 yang lalu. Kelimanya sudah sempat menjalani proses penahanan di Malaysia sebelum akhirnya dibebaskan.

Lebih lanjut, Antam menjelaskan bahwa tim Ditjen PSDKP KKP yang dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, setelah menerima laporan penangkapan dari APMM, segera berkoordinasi dengan Atase Perhubungan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk melakukan langkah-langkah pembebasan nelayan tersebut.

Kapal patroli Malaysia

“Terima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri, termasuk dari Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur,” jelas Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa pembebasan ini juga tidak lepas dari hubungan baik yang terjalin antara Ditjen PSDKP KKP dengan pihak APMM. Ipunk mengatakan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan semangat untuk bekerja sama dalam menjaga perbatasan kedua negara.

“Indonesia dan Malaysia memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dan Common Best Practices (CBP) terkait dengan penegakan hukum di perbatasan maritim, jadi ketika terjadi permasalahan seperti ini, yang dikedepankan adalah koordinasi, kerja sama dan saling menghormati,” ungkap Ipunk.

Ipunk menyampaikan bahwa kelima nelayan tersebut telah berada di Stasiun PSDKP Belawan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dia juga mengingatkan agar nelayan Indonesia mematuhi ketentuan agar tidak ditangkap oleh aparat negara lain.

Sementara itu, perwakilan dari Himpunan  Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Zulfahri Siagian yang mewakili kelima nelayan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembebasan yang sudah dilakukan tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian Pemerintah terhadap nelayan yang ditangkap tersebut.

“Terima kasih kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan Ditjen PSDKP KKP yang telah membantu pemulangan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Zulfahri.

Untuk diketahui, selama tahun 2021, KKP telah membebaskan 4 kapal ikan Indonesia dengan jumlah nelayan Indonesia sebanyak 18 orang yang ditangkap oleh APMM. Semua proses pembebasan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antar kedua lembaga. (Bayu)