JAKARTA (Suara Karya): Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional kawasan Asia-Pasifik (Asfac) menuju ‘United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’ (UNESCO) Mondiacult 2022. Perhelatan tersebut digelar secara hybrid dari Jakarta Convention Center, pada 11-12 Januari 2022.
“Pertemuan ini merancang agenda global yang baru seputar kebijakan bidang kebudayaan pascapandemi covid-19,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya saat membuka pertemuan tersebut, Selasa (11/1/22).
Asia-Pasifik merupakan wilayah dengan tingkat keberagaman budaya yang tinggi, di mana ada 48 negara dengan 17 zona waktu yang berbeda-beda. “Lewat kolaborasi regional ini, mari melangkah maju menuju masa depan berkelanjutan. Seperti dikatakan Mr Ernesto Ottone, manusia dan kebudayaan harus diletakkan sebagai inti pembangunan,” ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Direktur Jenderal Kebudayaan UNESCO, Ernesto Ottone mengatakan, upaya memenuhi tujuan global Persatuan Bangsa-Bangsa (UNSDGs), UNESCO melibatkan negara-negara anggotanya dan masyarakat internasional untuk memulai refleksi baru seputar kebijakan kebudayaan.
“Upaya itu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan global seperti ketidaksetaraan, konflik, revolusi teknologi atau perubahan iklim,” kata Ernesto Ottone.
Dalam 4 dekade terakhir, tatanan global termasuk sektor kebudayaan telah berevolusi secara signifikan. Munculnya isu-isu baru menjadi pemecah hubungan antarnegara serta berbagai masalah global yang mendorong negara untuk mengadaptasi kebijakan.
Pandemi covid-19 menunjukkan adanya kerentanan bersama pada negara-negara ketika dihadapkan situasi darurat, dan pada saat bersamaan, harus tetap mempertahankan keberlangsungan sosial dan ekonomi di negaranya.
Konferensi Kebijakan Kebudayaan Dunia Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (UNESCO World Conference on Cultural Policies) Mondiacult 2022 akan digelar Pemerintah Meksiko pada 28-30 September 2022 mendatang. Konferensi t akan dibuka Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay.
Perhelatan tersebut menandai 40 tahun Konferensi Kebijakan Kebudayaan Dunia (Mondiacult) pertama di Mexico City pada 1982. Dan 24 tahun Konferensi UNESCO tentang Kebijakan Kebudayaan Dunia untuk Pembangunan (UNESCO World Conference on Cultural Policies for Development) di Stockholm, Swedia pada 1998.
Konferensi Kebijakan Kebudayaan Dunia Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (UNESCO World Conference on Cultural Policies) Mondiacult 2022 akan membawa momentum baru dalam dialog global terkait peran kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan.
Sebelum UNESCO Mondiacult 2022 digelar, ada lima pertemuan regional selama Desember 2021 dan Februari 2022. Untuk kawasan Asia-Pasifik, Indonesia memimpin, karena dinilai memiliki wilayah terluas dengan keberagaman terbanyak di dunia.
Dirjen Kebudayaan, Kemdikbudristek, Hilmar Farid dalam pertemuan yang diikuti 30 negara du kawasan Asia Pasifik ini memulai acara lewat pemilihan wakil ketua untuk membantu jalannya sidang pertemuan.
“Tiga puluh negara ini mewakili lebih dari 60 persen negara di kawasan Asia Pasifik. Selain kehadiran 28 organisasi kemasyarakatan internasional dan lembaga antarpemerintah lainnya,” ucapnya.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemdikburistek, Suharti mengatakan, kebudayaan di Indonesia adalah salah satu pilar kunci pembangunan nasional.
“Konstitusi jelas menugaskan Negara untuk memajukan budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban internasional dengan cara menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa,” ucap Suharti.
Suharti juga menyampaikan, Indonesia memiliki dua Undang-undang (UU) untuk mengatur perlindungan dan pelestarian warisan budaya takbenda dan benda. “UU itu adalah kerangka hukum yang solid untuk pemajuan kebudayaan. Banyak hal dilakukan untuk pemajuan kebudayaan, tapi belum banyak yang mengukur pencapaian. Kami sadar kebudayaan memainkan peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan,” ucapnya.
Pada 2019, Indonesia merilis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks tersebut menjadi alat ukur yang kaya dan sensitif untuk mengukur dampak kebijakan dan intervensi budaya. IPK terdiri dari 7 dimensi, yaitu ekonomi kebudayaan, pendidikan, ketahanan sosiokultural, warisan kebudayaan, kebebasan berekspresi, literasi budaya dan kesetaraan gender.
“Indeks ini unik dan menjadi salah satu alat kebijakan yang penting baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks juga dirujuk baik oleh pemerintah, seniman, lembaga seni, dan ormas (organisasi masyarakat),” lanjut Suharti.
Suharti juga menyampaikan, pada 2020, Pemerintah Indonesia telah membuat ‘Culture Endowement Fund’ yaitu dana perwalian kebudayaan seperti yang dimandatkan pada UU Pemajuan Kebudayaan. “Itu untuk mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan seperti kegiatan seni dan tradisi, juga film dan pameran,” ujarnya. (Tri Wahyuni)
