Meratus Line Diminta Bayar Utang Tanpa Syarat

0

JAKARTA (Suara Karya): Kuasa Hukum PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line Syaiful Ma’arif mengatakan, bahwa keinginan PT Meratus Line untuk berdamai seperti yang tertuang di dalam proposal seharusnya ditunjukan dengan membayar utangnya seperti yang telah diakui tanpa harus ada syarat-syarat lain di luar putusan Pengadilan Niaga.

“Jika perdamaian yang menjadi keinginannya, seharusnya ya dibayar utangnya yang telah diakui tanpa membuat syarat-syarat di luar putusan Pengadilan Niaga. Katanya liquid dan beritikad baik. Semua orang tahu yang namanya itikad baik itu punya utang ya bayar bukan berkelit,” Syaiful dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Syaiful mengungkapkan, bahwa yang baru terlihat di ujung PKPU ini adalah kesadaran pengakuan akan utang PT Meratus Line dalam PKPU kepada PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line. Padahal sebelumnya selalu berkilah dengan berbagai alasan.

“Di ujung PKPU baru mengakui punya utang, hanya saja tidak mau bayar dengan alasan masih ada kasus perdata. Padahal adanya kasus perdata itu juga karena ulahnya menjadi penggugat,” tukasnya.

“Itu bukti nyata itikad buruknya. Saya yakin Hakim Pemutus bisa melihat fakta nyata ini.
Niat untuk tidak mau bayar ke Pemohon PKPU tetap ada hanya dikemas bentuk lain,” ujarnya.

Syaiful juga menyoroti keinginan pihak Meratus Line mengusulkan agar putusan Pengadilan Niaga lewat mekanisme PKPU dan Pailit harus menunggu putusan perdata maka ini akan jadi preseden buruk atau tujuan hadirnya Pengadilan Niaga. “Padahal, tujuan Pengadilan Niaga dan mekanisme PKPU adalah untuk bisa mempercepat penyelesaian utang piutang sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi negara agar bisa sehat,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, usulan perdamaian dan baru mau bayar utang jika putusan perdata sudah inkracht dengan isi putusan sesuai kehendaknya itu melecehkan eksistensi dan tujuan hadirnya mekanisme PKPU di Pengadilan Niaga. “Ini sama dengan menciderai proses hukum yang disiapkan negara khusus penyelesaian utang piutang. Ini preseden buruk bagi pengembangan hukum di Indonesia,” cetusnya.

Sementara Kuasa Hukum Gede Pasek Suardika (GPS) yang mendampingi Syaiful Ma’arif ada kesempatan itu menilai,
keputusan Majelis Hakim yang mentunda putusan pada 18 November mendatang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menetapkan voting perdamaian atau pengakhiran PKPU yang artinya pailit.

“Tapi posisi ke arah pailit itu paling kuat karena Meratus di PKPU justru mempersulit cara pembayaran utangnya kepada kreditur pemohon PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line,” tukasnya.

GPS juga menyoroti soal adanya kreditur afiliasi dengan PT Meratus yang menurutnya menjadi bukti nyata adanya persengkongkolan dan bukti itikad buruk karena targetnya hanya untuk mengejar hak suara voting.

“Ini berbeda dengan Bahana Line dan Bahana Ocean Line yang sama-sama berada di posisi kreditur. Sedangkan delapan kreditur yang kita masalahkan itu kepemilikannya sama dengan Debitur PT Meratus Line. Jadi posisi Debitur dan Kreditur sama persis pemiliknya. Inilah persekongkolan yang kami maksud, karena targetnya hanya untuk mengejar hak suara voting saja,” pungkasnya.(Bobby MZ)