Meski Tak Mudah, Menkumham Janji Selesaikan Dugaan Pelanggaran HAM

0
Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memasuki tahun terakhir masa jabatannya, belum merealisasikan janjinya untuk menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi masa lalu.

Meski demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui bahwa pemerintah telah berupaya maksimal terkait hal itu.

Yasonna menyatakan, untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, tidaklah mudah.
“Tak mudah memang, tapi tentunya pemerintah sudah bekerja dan berupaya. Hal ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan DPR-DPD, pada Kamis kemarin,” ujar Yasonna, kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8).

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah menemui Komnas HAM. “Ini sudah jalan, sudah diteruskan. Dan terakhir kami ketemu Komnas HAM, sekarang sudah dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, tinggal jalan saja,” kata Yasonna menambahkan.

Penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, katanya, nanti akan dibagi menjadi dua kategori penyelesaian. Yakni penyelesaian secara yudisial melalui pengadilan dan jalur non-yudisial berupa rekonsilasi.

“Jadi kami sedang mencari fomulasi-formulasi yang kedua pihak bisa terima. Jadi Komnas HAM, Kejaksaan, TNI-Polri, semua harus terlibat,” katanya.

Yang pasti, ujar Yasonna, komitmen pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tetap berjalan.

Sebagaimana diketahui, dalam pidato kenegaraan kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujar Presideen Jokowi.

Upaya perlindungan HAM ini, ujarnya, sudah dijalankan pemerintah. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Jokowi pun mengajak seluruh elemen bangsa memberikan perhatian dalam penegakan HAM. (Gan)