Moeldoko: Nilai Budaya Benteng Jati Diri Bangsa

0
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko (Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar menjadi benteng dan pondasi kuat dalam menghadapi kuatnya arus dan pengaruh budaya luar yang dirasa tidak sesuai, serta dapat menyerabut (melepas) jati diri bangsa.

“Anak-anak muda perlu dikenalkan kepada budaya-budaya lokal, sehingga tidak tercerabut identitasnya, identitas budayanya, identitas sosialnya. Hal ini sangat penting,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (22/6).

Era globalisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, dimana, segala norma dan etika yang menjadi kekuatan, tidak tergerus dengan kemajuan zaman. Justru sebaliknya, dapat tetap hidup ditengah arus global.

“Yang paling penting, agar dalam permainan global, nilai-nilai budaya lokalnya tidak tercerabut,” tandasnya.

Saat menghadiri pembukaan pameran karya seni kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi bertajuk “57 x 76”, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/6), Moeldoko juga mengatakan senada. melestarikan seni dan budaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa. Dimana salah satu ciri terjadinya perang kebudayaan adalah munculnya upaya masif untuk menghilangkan keyakinan atau ideologi sebuah bangsa.

Oleh karenanya, untuk menghadapi ancaman itu, terutama dengan makin maraknya hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian yang berkembang begitu garang, kita tak boleh limbung, was-was, atau skeptis. Sebaliknya, kita harus menjaga dan memperkuat keyakinan dan konsensus yang telah didirikan para `founding fathers  bangsa ini.

“Melalui seni, kita sungguh amat berharap agar nilai-nilai luhur bangsa itu, terus terjaga,” kata Moeldoko.

Pameran tersebut menampilkan 217 karya seni yang dikerjakan bersama dua seniman berbeda latar belakang selama enam bulan terakhir.

Moeldoko juga menunjukkan salah satu karya dalam ruang pameran, yakni sebuah payung tanpa kain, yang lebih menyerupai tongkat.

“Karya itu menunjukkan pentingnya kita memiliki pegangan atau penuntun. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu memiliki pegangan yang kuat,” tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini memaparkan, berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi telah menjadi `payung dan tongkat penuntun bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kebijakan BBM Satu Harga, misalnya. Itu adalah upaya hadirnya sebuah negara untuk melindungi masyarakatnya tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Kurator Agung Hujatnikajenong menjelaskan, sisi menarik kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi karena dua seniman itu tak hanya berpameran bersama, tapi mereka juga melebur, menghilangkan identitas masing-masing.

Sementara itu, Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar, mengamini pernyataan Moeldoko.

Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudyaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung. “Saya kira tantangannya memang sulit, karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Ia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan era orde baru seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Saat ini kan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan local adalah kebudayaan nasional,” tuturnya.

Senada, anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro juga mendukung jika penguatan budaya lokal agar tidak hilang karena derasnya arus globalisasi, artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikir jika ada budaya asing masuk.

Bagaimana mempertahankannya? Dijelaskan Nizar, masing-masing daerah wajib mempertayangkan budayanya dengan cara seperti pameran budaya di daerah untuk menarik wisata domestik dan luar negri. “Pameran juga untuk mengenalkan kepada anak cucu kita,” katanya.

Yang lebih penting lagi, lanjutnya, budaya yang ada di Indonesia harus didaftarkan di Unesco sehingga tidak diklaim bangsa lain, contoh reok ponorogo yang diklam malaysia, begitu juga nasi padang. “Makanya harus kita daftarkan di Unesco untuk mempertahankan budaya lokal kita,” sarannya.

Selain itu, Nizar juga menyarankan kepada pemerintah membuat kebijakan kepada seluruh daerah untuk membuat kurikulum budaya di mata pelajaran baik itu tingkat SD, SMP dan SMA dalam rangka mengenalkan kebudayaan.

“Sehingga di masing-masing daerah ada 10 persen kurikulum yang menyangkut kebudayaan,” katanya. (Yana)