MPP DKI Jakarta Berbagi Pengalaman Layanan Publik Digital dengan Korsel

0

JAKARTA (Suara Karya): Korea Selatan (Korsel) saat ini dikenal sebagai salah satu pionir dalam penerapan e-government di dunia. Hal itu bisa diterapkan karena kesiapan insfrastruktur maupun masyarakatnya dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Untuk itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan Korsel guna mempercepat implementasi pelayanan publik digital. Di Indonesia, rencana tersebut diterapkan di
Mal Pelayanan Publik (MPP), pusat pelayanan terintegrasi urusan perizinan dan non-perizinan tanpa birokrasi yang berbelit.

Potensi digitalisasi MPP disaksikan Minister of Interior and Safety (MoIS) Korea Selatan, Lee Sang-min saat berkunjung ke MPP Provinsi DKI Jakarta, Kamis (16/6/22).

“Seperti Indonesia, Korea pun berusaha memberi layanan terpadu ke masyarakat secara ‘online’. Kami terkesan melihat MPP melayani berbagai pelayanan mulai dari pajak, perizinan, penerbitan paspor, hingga konsultasi investasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Korsel melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) sejak 2021 lalu.

“Kami harap kerja sama ini dapat membuat kita saling berbagi pengalaman dalam memberi pelayanan non-stop ke masyarakat. Ini akan menjadi momen untuk memajukan MPP ke depannya,” ucap Lee.

MPP DKI Jakarta merupakan salah satu role model pelayanan terpadu di Indonesia yang berdiri sejak 2017. Hingga saat ini, ada 58 MPP berdiri di berbagai penjuru Indonesia.

“Angka ini tentunya akan terus bertambah, seiring pembangunan MPP di setiap daerah sesuai amanat Peraturan Presiden No 89/2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,” kata Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Kementerian PANRB Noviana Andrina.

Ditambahkan, kerja sama antar 2 negara ini diharapkan membantu penerapan sistem IT pada MPP yang akan dibangun pada tahun mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Vera Revina memperkenalkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang mengintegrasikan informasi layanan publik bagi masyarakat.

“Ada lebih dari 50 layanan publik yang dapat diakses masyarakat pada JAKI,” ucap Vera.

Sesuai slogannya sebagai Kota Kolaborasi, Jakarta selalu terbuka untuk pengembangan bidang apapun, dengan tetap menerapkan prinzip ‘citizen centric’. “Pengalaman nyata yang dijalani Korea adalah pengetahuan berharga bagi Indonesia untuk hal yang sama,” ujarnya.

Hadir pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra dan jajarannya; Director General MoIS Suh Bo-ram; Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Park Tae Sung; First Secretary Korean Embassy Kim Dong-hyun; dan Co-Director Digital Government Cooperation Centre Kim Hyo-joong. (Tri Wahyuni)