Mulai 1 Mei, Iuran JKN Segmen PBPU dan BP Kembali ke Tarif Lama

0
Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf. (Suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Mulai 1 Mei 2020, iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan dikembalikan ke tarif lama. Untuk kelas 1 menjadi Rp80.000, kelas 2 menjadi Rp51.000 dan kelas 3 menjadi menjadi Rp25.500.

“Penurunan iuran JKN ini hanya berlaku pada segmen PBPU dan BP. Hal itu merujuk Peraturan Presiden No 82 tahun 2018,” kata Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers, Kamis (30/4/20).

Keputusan itu ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Dijelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Dengan demikian, iuran selama Januari hingga Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi, tidak ada pengembalian atau kompensasi kepada peserta untuk iuran Januari sampai Maret 2020 yang sudah dibayarkan,” kata Iqbal menegaskan.

Namun, lanjut Iqbal, kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang dibayarkan untuk April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya. BPJS Kesehatan telah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta.

“Per 1 Mei 2020, peserta JKN sudah dapat tagihan baru yang telah disesuaikan,” katanya.

Iqbal menambahkan, BPJS Kesehatan pada prinsipnya ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Apalagi di tengah kondisi pandemi corona virus disease (covid-19) dan lesunya perekonomian dalam negeri.

“Pengembalian nominal iuran segmen PBPU dan BP sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 diharapkan dapat membantu masyarakat. Peserta dapat berkontribusi dan menjaga status kepesertaannya dengan tetap aktif dan rajin membayar iuran setiap bulannya,” ujarnya.

Jika peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan dan kebutuhan lainnya per 1 Mei, Iqbal menyebut, peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Karena jaminan kesehatan bagi peserta ditengah pandemi covid-19 adalah prioritas utama.

“Risiko sakit akan makin memperlebar keterpurukan ekonomi, bila masyarakat tidak memiliki jaminan kesehatan,” ucapnya menegaskan.

Iqbal juga menekankan, penyesuaian iuran hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.

Pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

“Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden,” kata Iqbal menandaskan. (Tri Wahyuni)