Nadiem: Merdeka Belajar Tak Sekadar Kebijakan, Tapi Harus Jadi Gerakan

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah untuk menjadikan Merdeka Belajar sebagai gerakan, tak sekadar kebijakan.

Dengan demikian, saat Nadiem tak lagi menjabat sebagai Mendikbudristek, Merdeka Belajar yang sudah jadi gerakan sudah dirasakan manfaatnya. Sehingga kebijakan tersebut sulit digeser oleh menteri penggantinya.

“Jika sudah jadi gerakan, bagaimana pun kebijakan kementerian akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar,” kata Nadiem saat kunjungan kerja di SMP Lokon St Nikolaus, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (6/1/23).

SMP Lokon St Nikolaus menjadi tuan rumah acara dialog Mendikbudristek dengan Guru Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, Organisasi Penggerak dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Tomohon.

Mendikbudristek menambahkan, dalam semangat Merdeka Belajar, proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis projek (project based learning).

“Pembelajaran berbasis projek ini butuh kerja antarsiswa. Kemampuan siswa itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki siswa agar meraih karir cemerlang di masa depan,” ujarnya.

Alasannya, karir apa pun di masa depan semuanya membutuhkan kompetensi kerja kelompok, penggunaan logika dalam mengatasi masalah, kemampuan komunikasi, dan integritas.

“Semua hal itu tidak bisa diuji lewat soal-soal multiple choice. Itulah salah satu alasan kenapa asesmen nasional akan mengubah hal menjadi lebih mendasar,” ujar Nadiem.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, lanjut Nadiem, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Namun, ada sekolah yang menganggap konsep projek itu aneh sehingga terasa sulit diterapkan.

“Padahal Kurikulum Merdeka memberi kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran,” ucap Nadiem menegaskan.

Ditambahkan, guru dan kepala sekolah ditantang menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu, tentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek tersebut. Projek itu akan mengasah kemampuan siswa dalam berkolaborasi dan gotong royong.

Calon Guru Penggerak dari SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa, Meylan F Kandouw dalam kesempatan itu menuturkan, sekolahnya merupakan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan sudah melaksanakan projek-projek tiap akhir semester.

“Projek tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tapi juga orangtua. Pada akhir 2022, kami membuat maket rumah adat. Projek itu dikerjakan siswa secara berkelompok dibantu orangtua. Setelah maket selesai, mereka presentasikan di depan kelas yang dihadiri orangtua,” katanya.

Meylan yang juga menjadi Fasilitator Angkatan 5 dan Duta Teknologi Kemdikbudristek itu berharap SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa bisa menjadi Sekolah Penggerak pada 2023. “Kurikulum Merdeka sangat berguna karena berpusat pada siswa,” tuturnya.

Dukungan terhadap program Merdeka Belajar juga datang dari pemerintah daerah di Sulawesi Utara, salah satunya Kabupaten Minahasa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wuwungan mengatakan, komitmen Pemkab itu diwujudkan dalam bentuk pengangkatan kepala sekolah dari Guru Penggerak.

“Jika regulasi tentang Guru Penggerak menjadi pengawas sekolah terbit tahun ini, kami akan mengangkat 60 Guru Penggerak sebagai pengawas. Ini bentuk komitmen kami dalam mendukung Merdeka Belajar,” katanya.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek, Praptono menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi momen untuk mengusulkan pengisian jabatan pengawas dari PPPK sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

“Dalam Permendikbud itu diatur pengisian posisi pengawas sekolah bisa dari unsur Guru Penggerak,” kata Praptono.

Ia menambahkan, pada 2023 Kemdikbudristek akan mendiseminasikan modul pelatihan komite pembelajaran yang selama ini hanya diberikan untuk pengawas pendamping Sekolah Penggerak, agar diberikan juga ke seluruh pengawas sekolah.

Dalam Dialog Penggerak di Kota Tomohon, hadir juga salah satu penerima manfaat Program Organisasi Penggerak (POP), yakni Jourike Runtuwarouw, Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Sulut-Gorontalo.

Jourike menyampaikan terima kasih karena Majelis Pendidikan Kristen diberi kesempatan untuk menjalankan POP. Saat pandemi, Majelis Pendidikan Kristen sudah menggelar beberapa pelatihan untuk guru dan kepala sekolah di jenjang PAUD.

“Wilayah sasaran adalah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pelatihan berupa literasi, numerasi dan PAUD Intensif,” ujarnya.

Adanya POP, lanjut Jourike, guru yayasan jadi tergerak untuk menjadi Guru Penggerak. Hal itu memberi motivasi untuk terus bergerak bagi guru dan kepala sekolah.

Hadir dalam acara dialog tersebut, anggota Komisi X DPR RI, Adriana C Dondokambey dan Sofyan Tan; dan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemdikbudristek, Anindito Aditomo. (Tri Wahyuni)