Nadiem: Potensi Anak Indonesia Alami ‘Learning Loss’ hingga 1,2 Tahun

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk mencegah memudarnya capaian belajar (learning loss), jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) berkepanjangan.

“PJJ juga berdampak terhadap kesehatan jiwa anak Indonesia,” kata Nadiem dalam acara bincang-bincang bertajuk “Bangkit Bareng” secara daring, Selasa (38/9/21).

Acara tersebut bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi Republika.

Nadiem menambahkan, pemerintah terus mendorong terselenggaranya PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian covid-19 di sekolah.

“Selama pandemi, anak mungkin kehilangan masa pembelajaran sekitar 0,8 sampai 1,2 tahun. Jadi, seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran,” ucapnya.

Dan yang menyedihkan, lanjut Nadiem,
banyak anak yang terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi. “Mereka mengalami kesepian karena harus tinggal di rumah sepanjang hari, selama hampir dua tahun. Padahal, jiwa anak adalah bermain. Begitupun orangtua, mereka juga trauma dengan situasi pandemi ini,” ujarnya.

Untuk itu, Kemdikbudristek sejak awal tahun 2020 terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah mendapat izin Satgas Penanganan Covid-19 untuk menggelar PTM terbatas, dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik.

“Sudah sekitar 40 persen sekolah menggelar tatap muka terbatas. Tapi angka ini terbilang masih kecil. Agar kita tak semakin tertinggal, mau tak mau daerah harus buka PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Nadiem.

Sekolah juga wajib memahami dan menaati panduan PTM Terbatas dalam Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kebutuhan anak akan PTM terbatas sangat besar. Hal itu bisa dimengerti, karena hampir 85 persen peserta didik ingin kembali belajar di sekolah,” ujarnya.

Tentang Merdeka Belajar, Nadiem menjelaskan, program tersebut menyerap filsafat pendidikan yang dicetuskan ‘Bapak Pendidikan Indonesia’ Ki Hajar Dewantara. Sebuah sistem pendidikan yang memerdekakan masyarakatnya.

Nadiem mencontohkan formulasi kebijakan Merdeka Belajar dalam aspek penganggaran, yaitu memerdekakan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sekolah yang terpenting.

“Di awal pandemi, kami berikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dananya langsung ditransfer ke sekolah. BOS sampai tepat waktu dan penggunaannya lebih fleksibel. Kebijakan ini dirayakan kepala sekolah dan guru,” katanya.

Ditambahkan, kemerdekaan guru dalam mengajar pun lebih fleksivel, disesuaikan kemampuan siswa. “Kita menjalankan sistem pendidikan untuk memastikan seluruh murid belajar. Maka guru harus diberikan fleksibilitas,” katanya.

Karena itu, Nadiem menilai pentingnya mencari pemimpin bidang pendidikan yang berpikiran merdeka. Kemudian, lahirlah program Guru Penggerak. Guru dilatih untuk menjad kepala sekolah yang mampu mengelola sekolah layaknya korporat. Dibutuhkan kepala sekolah yang berani, pro perubahan dan pro kemerdekaan bagi guru dan siswa.

Sejak awal pandemi, Kemdikbduristek memberi opsi penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Ada sekitar 36 persen sekolah di Indonesia memakai kurikulum darurat tersebut.

“Riset awal menunjukkan secara signifikan, sekolah yang memakai kurikulum darurat, ketertinggalannya lebih kecil. Karena kurikulum ini memang lebih sederhana dan fokus pada keterampilan mendasar yaitu literasi dan numerasi. Jadi, kebutuhan menyederhanakan kurikulum itu juga sangat penting,” ujarnya.

Soal digitalisasi sekolah, menurut Mendikbudristek, pihaknya menyiapkan berbagai platform dan super-app pendidikan bagi guru dan kepala sekolah. Untuk itu, perlu peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Agar tidak terjadi kesenjangan antarsekolah dan antarwilayah.

“Bantuan peralatan TIK bagi sekolah yang membutuhkan juga sangat penting. Di daerah manapun, guru dan kepala sekolah punya akses yang sama. Kami benar-benar memerdekakan mereka akan konten belajar,” ucapnya.

Digitalisasi sekolah juga mendorong Kemdikbudristek untuk meringankan beban para guru dan kepala sekolah, khususnya beban administratif. Lewat platform SIPLah, guru dan kepala sekolah dapat belanja barang dan jasa secara daring, tanpa khawatir terkena kesalahan administratif, akibat kekurangpahaman terhadap aturan.

“Berbagai fitur SIPLah juga melindungi para guru dan kepala sekolah dari beragam potensi kerugian. Kami ingin memerdekakan para guru dan kepala sekolah dari ‘penjajahan’ administratif,” kata Nadiem menegaskan.

Majunya kualitas pembelajaran di bidang literasi, numerasi dan karakter Pelajar Pancasila yang berbudi luhur pun terus diupayakan. Salah satunya lewat Asesmen Nasional (AN) yang fokus mengukur ketiga bidang tersebut secara menyeluruh. (Tri Wahyuni)