JAKARTA (Suara Karya): Menghangatnya suhu politik di Indonesia menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan, dinilai sebagai fenomena yang lazim terjadi. Persoalan dukung mendukung terhadap kandidat, juga dianggap wajar dalam percaturan politik.
Yang menjadi perbincangan menarik, adanya terkait dukungan kepala daerah yang notabene diusung partai politik. Yang menjadi soal, adalah ketika kepala daerah mendukung calon yang bersebrangan dengan partai politik pengusung mereka dalam pemilihan kepala daerah.
“Memang ini menarik untuk dibicarakan. Karena dalam percaturan politik, ada pepatah: ‘Ada ubi ada talas. Ada budi ada balas’. Inilah yang kemudian membuat suasana menjadi ramai. Karena itu, kalau saya lihat ada tiga pandangan soal ini. Pertama yang setuju setuju, setuju-tujunya. Artinya, dia menerima dengan siapa dengan seluas-luasnya, pokoknya-pokoknya terima. Kedua menolak. Dan ketiga, menerima dengan catatan,” ujar politisi PKS, Nasir Djamil, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Etika Politik Kampanye bagi Kepala Derah, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9).
Menurut dia, soal etika kepala daerah berkampanye untuk pemilihan presiden, sudah berlangsung sejak 2004. Bahkan, pengaturan soal itu juga sudah dilakukan sejak itu. Namun Djamil mengingatkan, agar kepala daerah yang melakukan kampanye, sebaiknya mengajukan cuti.
“Belakangan ini memang semakin gencar, bahkan untuk 2019 sejumlah partai politik sudah mengambil ancang-ancang bahwa mereka akan mengerahkan seluruh kepala daerahnya yang mereka usung saat pilgub. Tapi apakah pilbup dan pilwako juga untuk membantu pemenangan calon presiden yang diusung oleh partai yang bersangkutan? Itu pertanyaannya,” ujar anggota Fraksi PKS MPR ini.
Nasir Djamil mengatakan, akan menjadi beban politik dan kendala psikologis bagi kepala daerah yang diusung salah satu atau gabungan parpol saat maju jadi calon gubernur, calon bupati/walikota, tetapi kemudian saat di pilpres mendukung calon presiden yang didukung oleh parpol yang bersebrangan.
“Itu pasti akan memiliki beban politik dan kendala psikologis kalau kemudian dia tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden yang tidak didukung parpol pengusung dirinya saat pilkada,” ujarnya menambahkan. (Gan)