Nasir: KIP Kuliah Diprioritaskan untuk Pendidikan Vokasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah akan diprioritaskan untuk pendidikan vokasi. Lewat KIP kuliah makin banyak anak dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

“Kami sedang siapkan skema paling tepat terkait KIP kuliah. Dengan demikian, skema tersebut dapat diterapkan mulai 2020,” kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir usai melantik pejabat di lingkungan Kemristekdikti, di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Nasir menjelaskan, KIP kuliah merupakan bagian dari program beasiswa pendidikan yang disiapkan pemerintah, selain program Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Papua dan 3T serta beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Dengan demikian makin banyak anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Ditanya soal besaran dan jumlah penerima KIP kuliah, Menristekdikti belum dapat menyebutkan. Karena pemerintah saat ini masih menghitung anggaran yang ada. “Anggaran KIP kuliah ini diambil dengan cara menggeser anggaran infrastruktur dan anggaran yang tak punya nilai tambah,” ucapnya.

“Target utama dari KIP kuliah untuk pendidikan vokasional, dengan harapan tercipta banyak yang tenaga kerja profesional lulusan perguruan tinggi. Karena setiap tahun ada 4,5 persen lulusan perguruan tinggi yang harus ditingkatkan kompetensinya,” kata Nasir.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan membuat KIP untuk kuliah. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, pada Minggu (3/3) di Jakarta. Menurut Jokowi, KIP kuliah merupakan kelanjutan dari program KIP yang sudah berlangsung di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK.

Untuk peserta didik SD dan sederajatnya mendapatkan bantuan Rp 450 ribu per tahun, SMP dan sederajatnya Rp 750 ribu per tahun, dan setingkat SMA sebesar Rp 1 juta per tahun. Untuk jenjang pendidikan tinggi, besarannya belum ditetapkan.

Rencananya, KIP kuliah akan diberikan pada calon mahasiswa mulai 2020. Lewat KIP kuliah, Jokowi berharap anak-anak memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Ditanya apakah program beasiswa pemerintah sudah mencapai target 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nasir mengakui, alokasi dana beasiswa secara keseluruhan belum mencapai target. Jumlahnya diperkirakan baru sekitar 10 persen.

“Jumlahnya memang baru sekitar 10 persen dari 20 persen yang ditargetkan dalam UU. Angka itu sebenarnya tidak saklek 10 persen, karena cukup banyak kampus yang mengalokasikan program beasiswanya hingga 30 persen. Kalau semua itu dihitung mungkin angkanya mencapai 20 persen,” ucap Nasir menandaskan. (Tri Wahyuni)