Netflix Masuk BDR, Kemdikbud Dinilai Hanya Berorientasi Pasar

0
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengandeng Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) mendapatkan kritikan tajam dari Komisi X DPR RI.

Film dokumenter yang bakal diputar melalui TVRI tersebut dinilai tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. Karena ada banyak anak muda Indonesia yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar selama BDR.

“Lantas kenapa Kemdikbud, sebagai rumah besar pendidikan di Indonesia justru mengandeng Neflix untuk sekadar penayangan film dokumenter,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam siaran pers, Kamis (18/6/20).

Huda-panggilan akrab Syaiful Huda-mengatakan selama proses belajar dari rumah, siswa memang butuh tayangan hiburan berkualitas yang memuat unsur pendidikan. Kebutuhan itu harusnya diberikan kepada talent maupun rumah produksi lokal.

“Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus mengandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara,” kata Huda mempertanyakan.

Ditambahkan, Indonesia punya banyak talenta dalam dunia perfilman. Selain Pusat Film Nasional (PFN), ada banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual yang dapat melakukan pekerjaan itu. “Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka,” kata Huda menegaskan.

Dia mengungkap keputusan Kemdikbud bekerja sama Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat. Penyedia layanan streaming itu dinilai belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia.

Ditambahkan, Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif.

“Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya, malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir. Toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah,” katanya.

Huda meminta Kemdikbud segera melakukan perbaikan kurikulum agar materinya sesuai dengan situasi pandemik. Kurikulum yang adaptif dengan situasi pandemik jauh lebih penting bagi siswa dibandingkan film dokumenter yang tayang seminggu sekali.

“Kurikulum pandemik ini akan memberi panduan bagi stakeholder pendidikan agar ada kejelasan target kompetensi dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi siswa,” katanya.

Sebagai informasi, Kemdikbud pada Kamis (18/6/20) mengumumkan rencana penayangan film dokumenter produksi Netflix melalui program BDR. Film dokumenter itu akan ditayangkan di TVRI mulai 20 Juni 2020.

Upaya itu dilakukan Kemdikbud agar siswa selama BDR mendapat hiburan yang mengandung unsur pendidikan di rumah. Dengan demikian, waktu liburan sekolah di rumah diisi dengan kegiatan yang dapat membuka wawasan anak tentang dunia. (Tri Wahyuni)