Netralitas ASN jadi Kunci Keberhasilan Pilkada

0
(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu sekaligus untuk menghindari aksi anarkis dan konflik kepentingan.

“Pemerintah pusat dan daerah punya peran penting dalam menjaga netralitas ASN di wilayah kerjanya masing-masing,” kata Tito dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020, yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/9/20).

Mantan Kapolri ini menjelaskan, pemerintah daerah berperan penting dalam netralitas ASN karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk berbagai kegiatan, termasuk Pilkada.

Hal lain yang harus di diwaspadai, yaitu mutasi kepegawaian dan jabatan, serta pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi publik.

Dalam aturan perundang-undangan, disebutkan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon), kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

“Hingga saat ini ada 720 usulan mutasi yang ditolak Kemendagri merujuk pada undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkan, aturan mutasi tak berlaku untuk pejabat yang wafat atau pejabat bermasalah dengan hukum. Mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang benar-benar kosong, bukan menggeser seseorang. Dan jabatan itu harus diisi untuk efektivitas kerja.

Tito mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang merupakan amanat dari UU No 10 Tahun 2016 yang sebelumnya akan digelar September 2020, namun ditunda hingga Desember 2020 lantaran adanya pandemi corona virus disease (covid-19).

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No 10 Tahun 2020 yang berhubungan dengan protokol kesehatan covid-19. “Protokol covid harus kita sosialisasikan dan patuhi bersama agar Pilkada tidak menjadi kluster baru dalam penularan covid-19,” katanya.

Mendagri mengapresiasi kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah menginisiasi penandatangan SKB guna mengatur pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Hal itu akan memberi ketenangan dan kepastian bagi para calon kepala daerah untuk bersaing secara sehat.

“Kebijakam ini memberi kelegaan kepada para kontestan untuk bersaing secara sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dalam kesempatan yang sama mengatakan, ASN merupakan salah satu kekuatan signifikan yang dapat mempengaruhi proses Pilkada. Kekuatan itu jika dipraktikkan dalam konteks keberpihakan politik praktis dapat memecah belah kekuatan ASN itu sendiri.

“Pada akhirnya, keberpihakan akan mengaburkan orientasi ASN sebagai instrumen administrasi pelayanan publik yang ujungnya merugikan rakyat. ASN yang menjadi bagian dari birokrasi diharapkan tak lagi menjadi alat kekuasaan, melaibkan kebutuhan rakyat,” katanya.

Abhan menilai, kebijakan politik (political will) dari negara yang membuat ASN netral dalam politik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” katanya secara virtual.

Ditambahkan, ASN sering berada pada posisi dilematis saat pelaksanaan Pilkada. Hal itu disebabkan adanya intimidasi dan pengancaman oleh birokrasi yang tak netral terhadap dinamika politik elektoral lokal. Ketidakpatuhan ASN berakibat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi.

Karena itu, Abhan menyambut baik atas terbitnya SKB netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2020, lewat sinergitas 5 lembaga yakni Kementerian PANRB, Kemendagri, Badan Kepegawai an Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kelima lembaga tersebut akan bekerja sama dalam satuan tugas pengawasan netralitas ASN serta perlindungan terhadap ASN yang menerima ancaman bersifat politis. Lewat pedoman bersama itu, diharapkan pilkada serentak 2020 dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis.

“Pilkada juga melahirkan pemimpin daerah yang ‘legitimate’ untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Abhan menandaskan. (Tri Wahyuni)