NIK Resmi Dijadikan Nomor Identitas Peserta JKN-KIS

0

JAKARTA (Suara Karya): BPJS Kesehatan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu dilakukan karena NIK adalah kunci penting dalam menentukan setiap akses pengelolaan, validitas dan eligibilitas data peserta JKN-KIS saat mengakses layanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan selama ini memakai NIK sebagai kata kunci dalam data kepesertaan tunggal, guna mencegah terjadinya duplikasi data saat mendaftar dalam Program JKN-KIS,” kata
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron saat meresmikan Pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas Peserta JKN-KIS, di Bali, Rabu (26/1/22).

Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 13 huruf a. Disebutkan dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberi nomor identitas tunggal kepada peserta.

Selain itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi menyebutkan, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

“Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS diharapkan dapat meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS secara terintegrasi. Dengan demikian, peserta tak perlu mencetak fisik kartu kepesertaan JKN-KIS,” tuturnya.

Peserta yang hendak mengakses layanan Program JKN-KIS cukup menyebutkan NIK, menunjukkan e-KTP atau KIS Digital melalui aplikasi Mobile JKN.

Hadir dalam peresmian itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Ia mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan NIK sebagai bagian dari pelayanan publik.

Menurut Zudan, pemanfaatan NIK menjadi nomor identitas diharapkan akan mendorong seluruh masyarakat untuk segera memiliki e-KTP/NIK sehingga bisa mudah dalam mengakses pelayanan publik yang ada di Indonesia termasuk Program JKN-KIS.

Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga dilakukan dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Hal itu akan mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir dan terpadu.

Selain dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

“Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan sebagai mitra generasi pertama Dukcapil. Era integrasi data kita awali pada 2013 dan BPJS Kesehatan bersama 9 lembaga pemerintahan lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil,” tutur Zudan.

Sampai dengan saat ini, lanjut Zudan, akses terhadap data kependudukan oleh BPJS Kesehatan sudah sangat besar. (Tri Wahyuni)