Nyaris Kolaps, GP Farmasi Minta Pemerintah Atasi Tunggakan Obat

0

JAKARTA (Suara Karya): Defisit anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga berdampak pada keterpurukan industri farmasi di Tanah Air. Pasalnya, kontrak payung dalam e-purchase hanya berisi kewajiban untuk mengisi kebutuhan obat, tanpa ada kejelasan soal pembayarannya.

“Tunggakan obat yang belum dibayarkan hingga kini mencapai angka Rp3,6 triliun. Lebih dari 10 ribu PBF (pedagang besar farmasi) terpaksa tutup akibat cashflow terganggu,” kata Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Dorodjatun Sanusi dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Narasumber lainnya adalah Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehata, Doni Arianto, Wakil Ketua Umum III PB IDI, Prasetyo Widhi Buwono, Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-Fraud Rujukan, BPJS Kesehatan, Elsa Novelia dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Noor Arida Sofiana.

Dorodjatun meminta pemerintah untuk segera mencari solusi atas masalah tunggakan obat. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut bakal mengancam keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena tak ada lagi kepastian soal ketersediaan obat.

“Jika 2 ribu PBF yang tersisa ikut-ikutan kolaps, tak ada lagi pihak yang memasok kebutuhan obat. Padahal, obat itu bagian vital dari pengobatan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah membuat model pembayaran atas tagihan obat, seperti halnya pembayaran klaim rumah sakit. Ketentuan denda juga diberlakukan jika para pihak tidak membayar tagihan obat yang telah jatuh tempo.

“Seperti denda 1 persen oleh BPJS Kesehatan jika telat membayar klaim ke rumah sakit. Kami juga berharap diterapkan denda yang sama jika rumah sakit telat membayar tagihan obat. Selain itu, diusulkan agar BPJS Kesehatan mengalokasikan 25 persen dari pembayaran klaim ke faskes untuk obat,” ujarnya.

Dorodjatun pada kesempatan yang sama, menawarkan skema free & fee terkait penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Skema itu meningkatkan pelayanan lebih bermutu, tanpa menambah beban bagi BPJS Kesehatan.

“Pada skema ‘Free’, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar pada kelas rumah sakit tertentu. Pemberian obat dasar sesuai ketentuan. Sedangkan skema fee untuk peserta mandiri akan dikenakan biaya tambahan obat.

“Lewat skema itu, peserta diberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan dana yang selama ini diterapkan. Proses perawatan menjadi lebih optimal,” tuturnya.

Upaya itu, menurut Dorodjatun, harus didukung asosiasi profesi (dokter dan spesialis) untuk menyusun petunjuk pelaksanaan secara detil atas rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

“Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberi peluang, dan jangan terlalu dibatasi. Masalah defisit anggaran dapat diatasi,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Umum ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia), Noor Arida Sofiana. Ia menyebut beberapa masalah yang dihadapi rumah sakit swasta dalam program JKN. Terutama keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.

“Keterlambatan pembayaran klaim ini telah mengganggu arus kas kami. Memang ada program dana talangan, tapi ada bunga bank yang menjadi beban,” tuturnya.

Tantangan lain, lanjut Noor Arida, masalah kekosongan obat pada penyakit tertentu. Padahal, proses pengobatan terus berjalan. “Karena obat tak tersedia, kami terpaksa harus beli sendiri. Padahal, anggaran sangat terbatas lantaran klaim belum dibayar,” ucapnya. (Tri Wahyuni)