KASUS MAFIA TANAH
Oknum Kementerian ATR/BPN Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Gerakan Rakyat Anti Aktor Koruptor (Gertak) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan beberapa pengusaha yang terkait dengan kasus mafia tanah di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya pemalsuan akta autentik.

Ketua Gertak Dimas Tri Nugroho mengatakan, laporan yang mereka buat dan berikan kepada penegak hukum merupakan laporan adanya dugaan indikasi korupsi dalam permainan tanah.

“Gertak  melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tentang kasus mafia tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN dari level bawah hingga level atas, serta yang berkaitan dengan mereka. Kami berikan satu bundel berkas sebagai bukti petunjuk, ” ujar Dimas.

Laporan Gertak diterima oleh di Ditreskrimsus. Dalam laporan tersebut Gertak setidaknya melaporkan 7 orang yang diduga melakukan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait mafia tanah.

“Orang orang yang dilaporkan adalah Admiral Faizal, Supriyatno, Sudarman, Dwi Budi, dan Paryoto mereka merupakan pegawai di Kementrian ATR/BPN yang masih aktif dan sudah pensiun. Dua nama lainnya adalah pengurus perusahaan dan kaki tangannya yaitu Benny Simon Tabalujan dan Ahmad Djufri. Mereka semua yang mengatur bagaimana teknis agar bisa melakukan suatu hal diluar prosedur ,” bebernya.

Dimas membeberkan alasan pihaknya membuat laporan ke Polda, karena kasus mafia tanah ini yang tak terselesaikan dan orang – orang yang menjadi korban rakyat kecil, serta informasi dari masyarakat yang menjadi korban keganasan mafia tanah.

“Dugaan adanya gratifikasi terkait permasalahan ini cukup santer baik itu kasus mafia tanah dan lain sebagainya. Serta pernyataan pernyataan di berbagai media massa masih adanya oknum BPN yang bermain. Untuk itu dia meminta lembaga hukum di Indonesia untuk dapat menindaklanjuti. Ini semua agar terciptanya pemerintahan yang transparan, jujur, dan terpercaya. Karena ini sangat merugikan negara dan masyarakat,” jelasnya

Dirinya mengatakan, laporan dugaan korupsi ini pihaknya juga melaporkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) agar para penegak hukum  juga bisa menindaklanjuti dugaan korupsi terkait permasalahan mafia tanah.

“Selain ke Polda, kami laporkan juga ke  masalah ini ke Kejagung dan Jamintel, karena mereka juga menangani hal-hal seperti ini dan mafia tanah,” katanya. (Bobby MZ)