Pakaian Adat Nusantara Meriahkan HUT RI ke-74 di Kemdikbud Senayan

0

JAKARTA (Suara Karya): Keberagaman pakaian adat mulai dari Aceh hingga tanah Papua mewarnai kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-74 di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Senayan Jakarta, pada Sabtu (17/8/2019).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sendiri menggunakan pakaian ada Sumatera Utara, dengan ulos terpasang dari bahu hingga pinggang. Sementara Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi menggunakan baju adat Betawi.

Muhadjir menyebut, penyelenggaraan upacara bendera tahun kni agak berbeda dibanding tahun sebelumnya. Upacara yang dilakukan secara serentak di seluruh satuan pendidikan itu, tak hanya dihadiri siswa dan guru, tetapi juga orangtua dan masyarakat.

“Tahun ini upacara bendera melibatkan juga orangtua dan masyarakat di sekitar sekolah. Diharapkan kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa juga tumbuh dan kuat pada orangtua dan masyarakat sekitar sekolah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud memberi penghargaan pada tiga siswa SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang berhasil meraih medali emas pada ajang kompetisi “Invention Creativity Olympic” di Seoul, Korea Selatan. Mereka menampilkan hasil penelitian obat penyembuh kanker dari tanaman bajakah.

Ketiga siswa itu adalah Anggina Rafitri kelas XII, Aysa Aurelya Maharani kelas XII, dan Yazid Rafli Akbar kelas XI. “Usaha mereka dalam meneliti tanaman lokal untuk obat kanker patut mendapat apresiasi. Karya mereka berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Mendikbud menambahkan, pemberian penghargaan kepada anak-anak kreatif dan berpotensi dapat mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya di masa depan.

“Kami berharap makin banyak anak Indonesia yang mau menggali kearifan lokal sebagai bahan baku obat. Karena Indonesia sebenarnya kaya akan potensi dan sumber daya alam,” ujarnya.

Mendikbud dalam pidatonya mengemukakan, reformasi pendidikan dapat dilakukan melalui sistem zonasi. Kebijakan itu diperlukan sebagai langkah awal untuk pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas.

“Kebijakan zonasi bukan berhenti pada PPDB saja, tetapi juga meliputi penataan dan pemerataan guru, infrastruktur, berbagai sumber daya, pengintegrasian pendidikan formal dan non-formal, serta penataan ekosistem pendidikan,” ucapnya.

Adanya sistem zonasi, menurut Muhadjir, pendidikan yang berkualitas tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga di daerah. Bahkan di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Hal itu senafas dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun dari pinggiran.

Ditambahkan, reformasi pendidikan juga berfokus pada pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan menguatkan pendidikan yang berfondasikan pada nilai-nilai Pancasila dan budi pekerti di seluruh ekosistem pendidikan.

“Pembangunan karakter bangsa ini juga dtempuh melalui pemajuan kebudayaan. Karena bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang menghargai budayanya,” kata Mendikbud menandaskan. (Tri Wahyuni)