Pakar Hukum Tata Negara Minta Kewenangan MPR Ditata Ulang

0
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis

JAKARTA (Suara Karya): Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, berharap agar kewenangan yang dimiliki MPR selama ini, ditata ulang. Pasalnya, sudah 17 tahun lamanya, lembaga tersebut tidak menggunakan kewenangannya. Terakhir, katanya, MPR menggunakan kewenangannya melakukan perubahan atau amandemen keempat UUD 1945.

“Sejak 2002 terakhir perubahan UUD sampai sekarang, 17 tahun MPR tidak pernah mengunakan kewenangannya. Salah satu kewenangannya adalah mengubah UUD,” kata Margarito, saat berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara’ bersama anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, dan Wakil Ketua DPD Nono Sampno, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dia menjelaskan, kewenangan MPR yang bersifat imperatif penuh tersebut, adalah mengubah UUD dan sedikit saja yang berkenaan dengan hukum. Selebihnya, kata Margarito, mengangkat wakil presiden jadi presiden bila presidennya berhalangan tetap.

“MPR yang membentuk UUD, tetapi ada lembaga lain kata Margarito, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan, mengeluarkan keputusan yang dari segi substansi melampaui undang-undang dasar. Misalnya UUD tidak bicara soal pemilu diselenggarakan secara serentak, digabungkan, tapi lahir dari putusan MK, tapi MPR tak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

“Karena itu saya mengusulkan, ditata ulang ini MPR. Menimum memiliki semacam pos Review sebelum MK mengeluarkan keputusan. Kita buat kriteria kalau keputusan itu dalam sifat dan bentuknya serta esensinya melampaui kaidah undang-undang dasar dia hanya bisa berlaku setelah direview oleh MPR,” kata Margarito menambahkan.

Begitu juga dengan DPD kata Margarito, hanya ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, sumber daya alam di daerah.

“Semua hasil pengawasan DPD diserahkan kepada DPR, ya sudah selesai. Kalau seperti ini modelnya, kerangka kerja kayak begini ini, ini bukan namanya check and balance, tapi check and banting. Ambil, banting, simpan dan habis,” jelasnya.

Margarito membandingkan dengan Amerika. Di Amerika kekuasaan legislatif diletakan di kongres. Sedangkan di Indonesia kan tidak begitu, UUD kita tidak begitu. DPR mendapat kekuasaan membuat UU.

“Saya mungkin orang yang agak sedikit kritis, sebab berkali-kali saya minta agar ini DPD harus di tata, MPR harus di tata. MPR ditata, terutama dalam rangka relasinya dengan kewenangan non lingkungan, sebut saja lingkungan parlemen,” ujar Margarito.

Saleh Daulay juga melihat bahwa keberadaan MPR dan DPR posisinya belum begitu kuat dibandingkan dengan apa yang semestinya dari sisi tata negara. “Kalau menurut saya DPR dan MPR ini posisinya sangat lemah kalau misalnya dibandingkan dengan posisi pemerintah,” kata Daulay.

Dia mencontohkan dalam membahas anggaran. Posisi DPR lemah karena yang menentukan anggaran di DPR, MPR dan DPD itu adalah pemerintah. DPR, MPR dan DPD tidak punya kekuasaan apa-apa untuk itu.

“Tahun ini atau tahun 2020 akan ada pengurangan yang besar dari sisi anggran yang ada di DPR, MPR dan DPD dan kita tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan tidak,” ungkap Daulay. (Gan)