Pakar Kehutanan: Bila Disahkan, RUU Pertanahan Legalkan Kerusakan Lingkungan

0

JAKARTA (Suara Karya): Semula, publik berharap UU Pertanahan dapat melengkapi UU Pokok Agraria (UU PA), yang selama ini dinilai keberadaannya masih belum maksimal. Karenanya, RUU Pertanahan sangat ditunggu untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Namun dalam perjalannya, ternyata isi RUU Pertanahan tidak lagi seperti yang diharapkan, bahkan seperti mimpi buruk yang dipaksa untuk menjadi kenyataan.

“Ya memang, awal mula kehadiran UU Pertanahan itu sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, karena selain masih menggunakan UU PA sebagai acuannya, juga untuk melengkapi yang tidak ada di UU tersebut. Sehingga ibarat membuat puzzle gajah, maka kehadiran puzzle yang kurang tadi diharapkan dapat menjadikannnya benar-benar bentuk rupa gajah. Itu awalnya,” ujar pakar kehutanan dari IPB Bogor, Prof Bambang Hero, Jumat (26/7/2019).

Dia mengatakan hal itu, menjawab pertanyaan sekitar RUU Pertanahan yang terus menuai protes untuk tidak disahkan dalam periode DPR saat ini.

Pernyataan itu, disampaikan dalam diskusi bersama Cso dan sejumlah aktivis pegiat lingkungan serta masyarakat yang dinilai terancam akan terkena imbas, di Kantor Jikalahari.

Dalam diskusi tersebut, terungkap temuan-temuan yang dapat disimpulkan bahwa kehadiran RUU Pertanahan tidak lagi dimaksudkan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru yang berujung pada pelegitimasian dan pembenaran untuk melakukan perusakan lingkungan.

“Selain itu, sekaligus membenarkan tudingan internasional bahwa kita memang melakukan deforestasi yang selama ini kita bantah dengan berbagai cara, termasuk melalui diplomasi internasional oleh pihak terkait,” paparnya

Bambang Hero mencontohnya, Pasal 35 ayat 5 yang memaksa pemegang hak untuk menyediakan tanah untuk pekebun dan petani atau petambak di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi hgu yang luasnya paling sedikit 20% dari luas tanah yang diberikan. Bahkan bila tidak ditemukan seperti pada ayat 6 maka dapat diberikan dalam bentuk lain oleh Menteri dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil.

Dua ayat tersebut lanjut Bambang Hero, menunjukkan pelegalan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan diseputar areal itu meskipun bukan termasuk hutan produksi konversi seperti disyaratkan oleh Uu 41 thn 1999 tentang kehutanan. Pemegang hgu diberi waktu 2 tahun sejak diundangkannya uu ini untuk menyiapkan yang 20 % itu seperti tercantum.pada pasal 150 ruu.

“Yang menjadi persoalan adalah banyak kebun sawit contohnya seperti di riau, kalteng, dll yang berada di dalam kawasan hutan yang belum dialihfungsikan menjadi APL yang terus beroperasi hingga hari ini dengan luasan ratusan ribu hingga jutaan ha keseluruhannya,” katanya sambil menambahkan agar RUU Pertanahan ini ditunda saja pengesahannya agar dibahas ulang.

Melegalkan yang Illegal
Tentu saja pada akhirnya kawasan hutan yang berada disekitar Hak Guna Usaha atau HGU lah yang akan menjadi sasarannya. Dan pasal 154 adalah salah satu pasal yang melegalkan tindakan yang selama ini kita sebut illegal yang penegakan hukumnya selama ini dilakukan dengan susah payah yang pada akhirnya harus dihentikan karena dilegalkan oleh pasal ini. Pasal 154 berbunyi “Dalam hal pemegang HGU telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau yang diusahakan belum memperoleh hak atas tanah, status HGU ditetapkan oleh Menteri”.

“Bayangkan saja saat ini menurut laporan jikalahari terdapat 1.8 juta ha lahan korporasi sawit dalam kawasan hutan termasuk menanam melebihi hgu, diduga akan dilegalkan melalui pasal ini, karena Menteri akan menetapkan statusnya, meskipun tidak jelas maksud status tersebut. Inilah yang selama ini dikuatirkan akan terjadi dan harus dicegah, nyatanya akan dilegalkan. Maka kata deforestasi yang selama ini kita bantah dan kita anggap tidak dilakukan ternyata akhirnya harus diakui dan harus ditelan bulat-bulat,” papar Bambang Hero.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana reaksi nantinya terhadap respon dunia internasional yang ternyata akhirnya tahu kalau deforestasi itu memang dilegalkan.

“Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nasib kawasan konservasi dan seisinya denga hadirnya ruu pertanahan tersebut, belum lagi dengan nasib masyarakat adat dan tanah ulayatnya maka tidak akan berbeda nasibnya. Lihat saja TN Tesso Nilo yang sudah hilang hutannya hingga 70 sd 80 % dan sebagian besar berganti sawit, belum lagi TN2 lain di lokasi lain harus menerima kenyataan bahwa kawasan hutan yang berubah wujud tadi yang kita sebut tindakan illegal dan harus dihukum ternyata pada akhirnya harus direlakan karena dilegalkan,” katanya.

Pada akhirnya, kata Bambang Hero, dengan melihat kondisi dan ancaman perusakan lingkungan hidup di depan mata yang seharusnya dicegah namun akan dilegalkan melalui ruu, membuat saya berkesimpulan untuk menolaknya atau menunda pengesahannya hingga ruu tersebut kembali kepada niat awalnya. Jangan sampai buruk rupa cermin dibelah dan jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga, hanya karena sekelompok orang yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarkat dan juga kepada mereka yang menggunakan dalih untuk efisiensi adminisrasi belaka. (Gan)