Pakar: PTM Terbatas Harus Dibuat Lebih Konstektual dan Membumi

0

JAKARTA (Suara Karya): Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dilakukan sekolah mulai Juli 2021 harus dilakukan berbeda dibanding sebelum pandemi. Pembelajaran harus dibuat lebih kontekstual, relevan dan membumi atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Guru bicara satu arah di depan kelas itu sudah kuno. Pembelajaran harus dapat memfasilitasi anak dalam menemukan solusinya sendiri dari setiap masalah yang terjadi,” kata pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) M Nur Rizal dalam acara ‘Dialog Fortadikbud: Persiapan PTM Terbatas’ di Bogor, Sabtu (17/4/2021).

Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, mendorong sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2021.

SKB 4 Menteri itu mencakup Mendikbud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag).

Nadiem menegaskan, PTM tidak bisa ditunda-tunda lagi, agar tak terjadi ‘learning loss’ pada anak Indonesia. Sekolah diminta menerapkan protokol kesehatan ketat selama PTM terbatas untuk menekan kasus penularan covid-19 pada cluster persekolahan.

Selain menggelar PTM, sekolah juga harus memfasilitasi orangtua yang ingin anaknya tetep mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi nanti ada 2 pilihan pembelajaran, tatap muka terbatas dan daring.

Untuk itu, Rizal menambahkan, guru harus mampu menuntun kodrat anak. Jika di depan, ia memberi inspirasi, di tengah akan menjembatani dan di belakang akan mendorong anak. Dengan demikian, semua anak secara inklusif mendapat pendidikan dengan kualitas yang sama.

“Fungsi pemerintah itu harus memastikan siswa kedepan mendapat pembelajaran yang lebih konstektual, relevan dan lebih membumi dengan persoalan-persoalan nyata,” ucapnya.

Ia juga meyakini jika perubahan itu bisa dimaknai secara holistik, maka dunia pendidikan yang dikelola stakeholder pendidikan secara penuh akan memberi ruang membangun kepada siswa. Maka, siswa pun bisa menemukan versi terbaiknya dalam proses belajar.

“Maksudnya, proses belajar yang menekankan pendidikan untuk mengembangkan talenta, minat, bakat yang berbeda. Sehingga anak bisa tumbuh dengan kualitas yang sama,” tuturnya.

Rizal memaparkan hasil survei GSM terkait pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Survei dilakukan di 94 persen di sekolah jejaring GSM. Hasilnya, 20 persen senang terhadap PJJ, sedangkan 80 persen sisanya mengaku tidak senang.

Disebutkan, siswa mengaku senang PJJ karena belajarnya santai (23 persen), waktunya fleksibel (11 persen) dan skill internet yang naik (10-15 persen).

Sedangkan siswa yang menjawab tidak, alasannya PJJ itu membosankan (20-26 persen), rindu ketemu dan bermain dengan teman (40 persen), kurang paham instruksi (19 persen), kendala internet (13-14 persen) dan susah konsentrasi (14-15 persen).

Yang menarik dari hasil survey itu, menurut Rizal, siswa lebih senang dengan metode pembelajaran PJJ berbasis project atau problem based learning, dibanding sekadar membahas materi dari Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal itu menunjukkan peserta didik menginginkan pola pembelajaran yang berbeda.

“Kebutuhan diferensiasi pembelajaran menunjukkan setiap anak diberi ruang untuk belajar berdasarkan pola, kebutuhan dan talenta sendiri. Problem based dan project based itu sepertinya bisa mewakili,” ucapnya.

Pada akhir pemaparannya, Rizal menegaskan, pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan di dunia pendidikan. Dampak negatif pandemi ini tidak hanya learning loss namun juga kesehatan mental bagi peserta didik. ***