Pelayanan Kejaksaan dan Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia akan Dievaluasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Pelayanan publik kejaksaan dan imigrasi di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia akan dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bidang hukum dan layanan keimigrasian menjadi fokus perbaikan layanan.

“Evaluasi akan kami lakukan mulai Agustus hingga akhir September 2021,” kata Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Kejaksaan Negeri dan Kantor Imigrasi secara virtual, Kamis (8/7/21).

Menurut Diah, rencana evaluasi itu sejalan dengan arahan Menteri PANRB untuk mulai fokus pada layanan bidang hukum serta kemudahan berusaha. Proses perizinan usaha yang mudah, tentu akan berdampak pada nilai ‘Ease of Doing Business’ (EoDB) secara nasional.

“Layanan di kedua instansi itu memiliki dampak pada masyarakat, karena dinilai mampu menggerakkan sektor kemudahan berusaha, sebagai salah satu upaya meningkatkan skor EoDB. Selain memberi kepastian hukum,” ucap Diah.

Dijelaskan, salah satu asas ‘good governance’ yakni kepastian hukum, dibutuhkan pendampingan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup aparat penegak hukum. Salah satunya adalah kejaksaan.

Sementara layanan pada kantor imigasi dinilai vital dan merupakan layanan dasar. Diah menilai, sebagai salah satu pelayanan dasar, kantor imigrasi memberi dampak besar terhadap kepuasan masyarakat.

Alasan diperluasnya lokus evaluasi, lanjut Diah, karena layanan di kejaksaan dan kantor imigrasi merupakan layanan dasar yang berkaitan erat dengan kemudahan berusaha, perizinan dan penegakan hukum. Nantinya, kantor imigrasi dan kejaksaan negeri menjadi ‘role model’ serta tempat pembelajaran bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.

Hal itu diharapkan bisa menularkan strategi pelayanan prima ke unit lain melalui terobosan-terobosan baru. Pada akhirnya, terobosan yang diciptakan bisa mencapai pelayanan yang profesional, efektif, cepat, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif, serta berkepastian hukum.

“Kepuasan dan kebahagiaan masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi muara peningkatan kualitas pelayanan ini,” ujarnya.

Seperti evaluasi lainnya, ada 6 aspek yang dinilai. Yaitu, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi. “Pemenuhan ke-6 aspek itu secara paripurna kami kategorikan sebagai pelayanan prima,” katanya.

Dikatakan layanan prima, karena setiap unit layanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selai juga melakukan terobosan yang menunjang pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB, Jeffrey Erlan Muller menjelaskan, evaluasi tersebut merupaka amanat dari UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 7 ayat (3) UU tersebut mengamanatkan Kementerian PANRB untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Selain sebagai percontohan, tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Jeffrey.

Tentu, evaluasi kali ini akan menerapkan sistem atau proses yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Nantinya, hasil evaluasi ini akan diberikan ke pimpinan tertinggi instansi tersebut, serta menjadi dasar indeks pelayanan publik nasional (Tri Wahyuni)