Pelunasan Utang Solusi Selesaikan Defisit Anggaran di BPJS Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan kenaikan premi asuransi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diusulkan pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan defisit anggaran yang membelit BPJS Kesehatan saat ini.  Sebab, utang yang besar, adalah permasalahan utama yang harus segera diselesaikan BPJS Kesehatan, jika menginginkan neraca keuangan yang sehat.

Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan, akumulasi defisit anggaran BPJS Kesehatan yang kini sudah mencapai lebih dari Rp32 triliun, adalah sumber utama yang harus diselesaikan pemerintah. Setelah utang sudah diselesaikan, maka kenaikan premi dapat membantu percepatan pemulihan keuangan BPJS Kesehatan.

“Kalau mengandalkan kenaikan premi asuransi untuk menutup defisit yang sudah sedemikian besar, tentu tidak bisa. Akumulasi defisit harus dibayar atau diselesaikan dahulu,” kata Ansyori yang juga didampingi dr Zaenal Abidin dalam acara Diskusi Evaluasi Capaian dan Harapan Pelaksanaan Kerja Forum Media DJSN 2019, di Cikopo, Bogor, Senin (14/10/2019).

Menurutnya akumulasi defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi setiap tahun tersebut tidak boleh menjadi beban keuangan JKN tahun mendatang paska diberlakukannya tarif baru. Itu mengapa pemerintah harus mencari dana untuk menutup defisit tersebut agar premi baru bisa berfungsi optimal untuk meningkatkan layanan kepada peserta JKN.

Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan premi asuransi BPJS Kesehatan terhitung awal 2020. Untuk kelas III (Penerima Bantuan Iur) naik dari Rp25.500 per kepala menjadi Rp42.000, kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

Jika besaran premi asuransi JKN tersebut diberlakukan mulai 2020, lanjut Ansyori, diyakini dapat mendanai program JKN secara sehat hingga tahun 2021. Tetapi pada 2022 harus dihitung ulang dana BPJS Kesehatan untuk dihitung ulang formulasi pendanaan tahun berikutnya guna menghindari defisit anggaran. Tentunya disesuaikan dengan inflasi dan kenaikan harga barang termasuk harga obat dan alat kesehatan.

Data menunjukkan bahwa pengguna program JKN dari tahun ke tahun meningkat. Data tahun 2018 mencatat total pemanfaatan layanan kesehatan melalui program JKN mencapai 233,9 juta layanan. Rinciannya terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan Rawat Jalan RS, 9,7 juta Layanan Rawat Inap RS.

“Rata-rata jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari,” kata Ansyori.

Sementara itu dr Zainal Abidin, yang juga merupakan anggota DJSN menjelaskan, sejak program JKN digulirkan, sebenarnya potensi defisit sudah ada. Sebab nilai premi asuransi yang diberlakukan sejak program digulirkan, tidak sesuai dengan nilai aktuaria.

“Sekarang, pemanfaat program JKN terus bertambah. Sementara defisit anggaran yang terjadi tahun-tahun sebelumnya juga belum ditutup,” katanya.

Pemerintah sendiri membiayai sekitar 134 juta jiwa penduduk miskin melalui segmen PBI. Ada pun jumlah PBI mencapai 60 persen dari seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Zaenal, peserta JKN tidak aktif merupakan peserta yang menunggak iuran. Sebagian dari peserta tidak aktif disebabkan oleh Adverse Selection, yaitu mendaftar saat sakit dan tidak melanjutkan iuran ketika sehat.

“Lebih dari 50 persen menandakan lebih banyak peserta tidak aktif dibandingkan peserta yang aktif,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut Zaenal, besaran iuran yang terlalu rendah dibandingkan dengan besaran biaya per peserta per bulan (Cost Per Member Per Month/CPMPM) memberikan andil terhadap Defisit JKN.

Defisit JKN juga disebab pertumbuhan peserta belum dibarengi dengan peningkatan kolektabilitas iuran, khususnya peserta mandiri. Kemudian besarnya klaim rasio menunjukkan adanya defisit dalam program JKN dan diperlukan upaya rekstrukturisasi JKN. (Andara Yuni)