Pembagian Dana BOS 2021 Tak Sama, Perhitungkan IKK dan IPD Kabupaten/Kota

0

JAKARTA (Suara Karya): Mulai tahun ini, perolehan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) berbeda antar daerah. Karena perhitungannya menggunakan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

“Perubahan itu dilakukan semata untuk keadilan. Sekolah yang ada di kabupaten/kota dengan IKK dan IPD yang tinggi akan mendapat dana lebih besar,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam keterangan pers terkait kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara virtual, Kamis (25/2/2021).

Ditambahkan, upaya transformasi pengelolaan dana BOS tersebut dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS 2021, mencakup nilai satuan biaya BOS yang bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 202, serta pelaporan penggunaan Dana BOS secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id.

“Pelaporan dana BOS secara daring menjadi syarat penyaluran. Hal itu diharapkan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” ujarnya.

Nadiem menyebutkan, dana BOS yang dialokasikan mencapai Rp52,5 triliun yang akan disalurkan ke 216.662 satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB di seluruh Indonesia.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD, rata-rata kenaikan 12,19 persen mulai dari Rp900 ribu hingga Rp1,9 juta. Pada jenjang SMP, rata-rata kenaikan 13,23 persen mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,4 juta. Pada jenjang SMA, rata-rata kenaikan 13,68 persen mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp3,4 juta.

Di jenjang SMK, rata-rata kenaikan 13,61 persen mulai dari Rp1,6 juta hingga Rp3,7 juta. Sementara itu di SLB, rata-rata kenaikan 13,18 persen mulai dari Rp3,5 juta hingga Rp7,9 juta. “Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif,” ucap Nadiem menegaskan.

Ditambahkan, penggunaan dana BOS tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional.

“Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika kondisi darurat bencana, yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Untuk pembayaran honor dalam kondisi normal, Nadiem menyebut, maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga bisa diberikan kepada tenaga kependidikan jika dana masih tersedia.

Hal senada dikemukakan Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paud Dasmen), Jumeri. Katanya, untuk daerah yang ditetapkan bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50 persen.

Pada 2020, sekolah diwajibkan membuat pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran. Pada September 2020, tercatat ada 70 persen sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Selanjutnya Desember 2020, 99 persen sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Pelaporan meningkat secara dramatis karena sistem pelaporan dibuat daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” tuturnya.

Jumeri menambahkan, pelaporan secara daring merupakan bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 bisa menjadi dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2.

“Jadi ada selang 1 tahap bagi satuan pendidikan untuk melaporkan. Jika satuan pendidikan kesulitan akses ke internet, bisa bantuan dari dinas pendidikan setempat,” katanya.

Disebutkan, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2021 adalah Rp17,7 triliun yang akan disalurkan ke 31.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual.

“Hal itu dilakukan untuk membantu kepala sekolah, agar lebih fokus ke proses pembelajaran. Sehingga tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Jumeri.

DAK Fisik didukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna asesmen kerusakan sekolah, sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor. Dengan demikian, anggaran tersebut tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” ucapnya.

Pada 2020, kebijakan Kemdikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan. Hal itu akan dipenuhi secara parsial.

Tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Harapannya, meski sasaran sekolah lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai.

Kebijakan anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

Hasil dari kebijakan penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu, mendapat tanggapan positif. Kebijakan itu berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan penerapan 2019 lalu.

“Hal itu sangat membantu kepala sekolah di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah sangat tepat,” katanya.

Adapun produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan BOS maupun DAK fisik dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id. (Tri Wahyuni)