JAKARTA (Suara Karya): Jangka waktu pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, diperkirakan memakan waktu 2 tahun. Pembangunan tahap I direncanakan dimulai pada Januari 2019.
Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Agus Heriadi, mengatakan kebutuhan anggaran hingga selesai kurang lebih Rp 350 miliar sampai Rp 500 miliar. “Itupun juga masih ada kemungkinan naik menjadi Rp 400 sampai Rp 500 miliar,” kata Heriadi saat rapat koordinasi antara PT Angkasa Pura II bersama Pemkab Purbalingga dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Bupati, Sabtu (29/12/2018).
Pada minggu pertama Januari 2019, PT Angkasa Pura II akan memulai persiapan pembangunan direksi kit. Sementara, pengerjaan akan dilakukan sekitar minggu terakhir Januari. Sebelum berlanjut ke tahap pembangunan fisik, sesuai prosedur tengah diajukan persetujuan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) kepada TNI AU.
“Setelah disetujui Rencana Induk Pembangunan Bandara oleh Menhub, nanti akan dimulai lelang proyek. Ditargetkan Maret 2019 sudah dimulai pekerjaan konstruksi bandara,” katanya.
Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinhub Jateng, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan Bandara JB Soedirman adalah penyediaan kebutuhan lahan. Tahun 2019 ini pihaknya telah menganggarkan Rp 40 miliar untuk membantu kebutuhan lahan.
“Kami masih menunggu Penetapan Menhub terkait Rencana Induk Pengembangan bandara untuk bisa mengetahui lahan bagian mana saja yang perlu untuk dibebaskan sebagai acuan kami untuk melangkah. Kami juga masih menunggu AMDAL dan Izin Lingkungan yang saat ini masih dalam konsultasi publik,” katanya.
Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengatakan Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng telah mempersiapkan aksesibilitas bandara, mulai dari pembebasan lahan, pembuatan jalan akses masuk, pelebaran atau peningkatan jalan-jalan menuju bandara, pembangunan jembatan dan sebagainya. Persiapan tersebut telah menghabiskan anggaran total mencapai Rp 127 miliar. Dia berharap pada Maret 2019 ini, pembangunan bandara sudah mulai direalisasikan.
“Ketika PT AP II optimis, kamipun optimis kalau tingkat okupansi pesawat saat beroperasi nanti cukup tinggi. Alasannya bandara ini pembuka akses Jateng bagian barat. Tahun depan, kami akan kordinasi dengan bupati tetangga, untuk sama-sama mempersiapkan 3A (Accessibility, Attraction and Amenities). Mudah-mudah target 98 ribu penumpang per tahun bisa terlampaui, sehingga pengembangan Tahap 2 akan cepat terlaksana,” katanya.
Sementara itu Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Letkol Pnb Putu Sucahyadi mengatakan kabar dari Mabes TNI AU terkait DLKr telah disetujui Kasau. Namun masih ada disposisi dengan ketentuan agar dilengkapinya berita acara DLKr antara TNI AU dengan PT Angkasa Pura II. Terkait dengan persiapan pembangunan direksi kit yang akan dilakukan PT AP II dalam waktu dekat ini, pihaknya bersedia untuk membantu kelancaran.
“Misal dibutuhkan sosialisasi pemanfaatan bandara ke masyarakat sekiranya masih perlu, kami siap fasilitasi kembali, tentunya Lanud dibantu Pemkab Purbalingga,” imbuhnya.
Dia juga merekomendasikan agar Pemkab Purbalingga tidak terlalu membebaskan perizinan pembangunan di sekitar bandara dengan alasan kebisingan dan ketentuan lain terkait keamanan penerbangan. Pihak Lanud JB Soedirman menyatakan siap dimanfaatkan asetnya untuk bandara komersial, dari aset Lanud seluas 118ha, akan digunakan bandara seluas 60,63 Ha, kurang lebih 7,5 Ha untuk land side dan sisanya 53 hektare untuk air side. (Yunafri)