Pemda Diminta Terapkan Aturan Seragam Sekolah Sesuai SKB 3 Menteri

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menerapkan peraturan tentang pakaian seragam dan atribut keagamaan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang baru saja ditandatanganinya hari ini, Rabu (3/2/2021).

Dua menteri lainnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Agama (Menag),Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam acara yang digelar virtual itu, Mendagri Tito mengatakan, dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan. Karena kunci keberhasilan suatu bangsa ada pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bersifat komprehensif.

“SDM berkualitas itu tak melulu soal penguasaan hal teknis, tetapi juga moralitas dan integritas. Salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman,” ujarnya menegaskan.

Ditambahkan, sekolah sejatinya juga memiliki potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa. Menghormati perbedaan agama dan budaya adalah suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa Indonesia.

“Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, Pemda diharapkan segera mengambil langkah-langkah penyesuaian. Jika tidak, ada sanksi yang akan diberikan,” ujarnya.

Tito menambahkan, Kemdagri memberi perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Sehingga menghasilkan siswa, guru maupun tenaga kependidikan dengan karakter yang menjunjung tinggi toleransi, sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang dan budaya.

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, masih banyak sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri ini.

“Seyogyanya, agama itu bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan,” kata Yaqut menegaskan.

Lahirnya keputusan bersama 3 Menteri, menurut Yaqut, adalah upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Karena itu, pentingnya umat beragama memahami ajaran agama masing-masing secara substantif, tak sekadar simbolik.

“Memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik, Kita ingin dorong semua pihak memahami agama secara substantif,” ucapnya.

Salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menurut Yaqut terletak pada toleransi, harmonisasi umat beragama melalui perlindungan hak sipil dan hak beragama, serta mengukuhkan kerukunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

“Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Itulah kenapa Kemenag terlibat aktif dalam penerbitan SKB ini,” katanya.

Adapun peran Kemenag dalam SKB Tiga Menteri adalah pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri.

“Kemenag juga bisa memberi pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kemendagri dan Kemendikbud terkait pemda dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri,” katanya.

Keputusan Bersama 3 Menteri adalah kiat pemerintah, yaitu Kemdikbud, Kemdagri dan Kemenag untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Deputi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama? Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono; Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati; dan para pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu hadir perwakilan dari organisasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi keagamaan serta organisasi kependidikan lainnya.*