Pemda Perlu Dibekali Forensik Kebahasaan agar Perda Tak Bermasalah

0

JAKARTA (Suara Karya): Program unggulan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya diseminasi layanan profesional bahasa dan hukum. Forensik kebahasaan harus dipahami pemerintah daerah (pemda) agar penggunaan bahasa dalam peraturan daerah (Perda) tak bermasalah di masa depan.

“Kegiatan diseminasi layanan profesional bahasa dan hukum juga mengundang praktisi, akademisi, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kantor advokat dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bahasa dan hukum,” kata Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Asep Juanda dalam siaran pers, Jumat (8/10/21).

Bahkan, lanjut Muis, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Prof Endang Aminudin Aziz.

“Forensik bahasa kan masih menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Karena itu kami mengundang ahlinya Prof Aminudin dalam beberapa kegiatan diseminasi yang kami gelar,” ujar Asep.

Ditambahkan, forensik kebahasaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyusunan dokumen hukum, proses peradilan, atau penentuan alat bukti. Karena banyak kasus hukum, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, penyebaran berita bohong, dan fitnah bermula dari retorika berbahasa.

“Kasus-kasus tersebut melibatkan unsur-unsur bahasa yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan,” tuturnya.

Untuk membuktikan status hukumnya, lanjut Asep, hal itu bisa dilakukan analisis linguistik. Forensik kebahasaan semakin dibutuhkan untuk mengatasi fenomena perang bahasa yang kian marak terjadi dewasa ini.

“Terlebih ada media elektronik yang menunjang penyebaran informasi secara luas,” kata Asep seraya menambahkan kegiatan juga menyajikan materi penyusunan Perda di bidang bahasa dan hukum oleh Kuntum Purnomo SH MH.

“Karena dalam penyusunan Perda, yang paling utama adalah menyiapkan naskah akademik yang membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebelum ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Menurut Asep, kegiatan diseminasi menjadi langkah awal terjalinnya sinergi antar pihak terkait bahasa dalam berbagai penyelesaian kasus hukum, khususnya informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang beberapa tahun terakhir semakin marak terjadi.

“Untuk itu diperluian analisis kebahasaan dalam proses penanganannya,” kata Asep menandaskan.

Kegiatan lainnya adalah konservasi Sastra Hikayat Nur Muhammad di Desa Musai, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Konservasi merupakan upaya pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; dan pelestarian.

Hikayat tersebut merupakan salah satu tradisi di bidang keagamaan yang mengisahkan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya.

Seiring perkembangan zaman dan kuatnya pengaruh globalisasi dan teknologi informasi, tradisi tu menurut narasumber sudah tidak dilakukan lagi sejak 50 tahun belakangan ini. Adapun narasumber yang ada tinggal dua orang saja. Bahkan umurnya sudah lebih dari 80 tahun.

Padahal tradisi hikayat merupakan salah satu kekayaan khazanah bangsa yang selaras dengan kultur masyarakat pendukungnya. Untuk itu, Kantor Bahasa Kepulauan Riau melakukan penyelamatan dengan menjadikan hikayat sebagai model pembelajaran sastra. (Tri Wahyuni)