Pemerintah akan Bantu Kuota Internet hingga 50 GB untuk Pembelajaran Daring

0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/8/20). (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan beri bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen untuk keberhasilan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi saat ini. Alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp7,2 triliun.

“Keluhan terbesar dari orangtua dalam pelaksanaan PJJ adalah biaya internet yang tidak murah. Karena itu, bantuan kali ini akan diberikan dalam bentuk kuota internet,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/8/20).

Raker dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

Nadiem mengatakan, bantuan kuota internet untuk siswa akan diberikan sebanyak 35 gigabyte (GB) per bulan per anak; guru dapat 42 GB per bulan per orang, sementara mahasiswa dan dosen dapat bantuan 50 GB per bulan per orang.

“Paket bantuan kuota internet ini hanya berlaku selama 4 bulan, yaitu September hingga Desember 2020,” tuturnya.

Mendikbud menjelaskan, bantuan kuota internet untuk siswa dan guru sebenarnya bukan hal baru dalam pelaksanaan PJJ. Karena sejak awal pandemi ditetapkan pada Maret 2020, pihaknya mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), yang satu diantaranya bisa dipakai untuk pembelian kuota internet.

“Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler, yang diterbitkan pada 9 April 2020 lalu,” ucapnya.

Melanjutkan kebijakan tersebut, Nadiem menambahkan, Kemdikbud lalu mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan soal subsidi kuota internet untuk PJJ. Karena masalah utama dalam pelaksanaan PJJ adalah kuota internet. Usulan tersebut disetujui, dengan alokasi dana mencapai Rp7,2 triliun.

Selain itu, lanjut Nadiem, kemdikbud juga mendapat alokasi dana Rp 1,7 triliun untuk penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar. Harapannya, dana tersebut dapat membantu perekenomian para penerima tunjangan di masa krisis seperti saat ini.

Nadiem menyebutkan, sumber anggaran bantuan kuota internet berasal dari optimalisasi anggaran Kemdikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 yang mencapai Rp8,9 triliun. Sedangkan subsidi kuota guru diambil dari realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak yang pelaksanaannya diundur ke tahun 2021.

Bantuan lainnya adalah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan. Bantuan tersebut akan ditransfer ke rekening sekolah pada akhir Agustus 2020. Dananya mencapai Rp3,2 triliun. Dana tersebut akan disalurkan ke 31.416 desa/kelurahan di daerah khusus.

Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sofyan Tan memberi apresiasi atas kebijakan Kemdikbud dalam pemberian bantuan kuota internet. Kebijakan itu sangat responsif menghadapi situasi terkini di masa pandemi.

“Bantuan kuota internet itu akan berdampak langsung ke masyarakat. Itu artinya Mendikbud mendengar keluhan orangtua, guru dan mahasiswa,” katanya.

Hal senada dikemukakan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa’aduddin Djamal. Ia mengaku senang karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini cair lebih cepat. Dana tersebut akan membantu siswa di Indonesia menghadapi masa krisis.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580 dan 581 Tahun 2020, kriteria daerah yang mendapatkan BOS Afirmasi dan Kinerja adalah terpencil atau terbelakang, terpencil, berbatasan dengan negara lain dan terkena bencana alam, sosial atau keadaan darurat lain.

Kriteria sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 746/P/2020 adalah sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar, sekolah penerima dana BOS reguler lebih rendah serta sekolah dengan proporsi guru tidak tetap yang lebih besar. (Tri Wahyuni)