Pemerintah akan Hapus UN, Kompetensi Siswa Diukur lewat AKSI

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN). Hal itu dilakukan karena UN tak lagi punya “gigi” seperti di masa lalu, yakni menjadi syarat kelulusan dan penerimaan mahasiswa baru.

“Karena dua hal itu tidak diterapkan lagi, lalu untuk apa ada UN. Pemerintah akan bahas kemungkinan UN dihapus untuk menghemat keuangan negara,” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad usai membuka sosialisasi kebijakan Kemdikbud di Jakarta, Senin (11/3/2019) malam.

Seperti informasi, UN tetap dilaksanakan meski tak lagi menjadi syarat kelulusan siswa pada 2015 lalu. Selanjutnya, UN hanya untuk pemetaan mutu pendidikan. UN yang sebelumnya digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pun kehilangan fungsinya, setelah pemerintah menerapkan sistem zonasi.

Tak hanya itu, UN juga tidak digunakan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) sebagai salah satu syarat penerimaan mahasiswa barunya. Semua penolakan itu meruntuhkan eksistensi UN di dunia pendidikan Indonesia.

Jika ditinjau dari alokasi anggaran, Hamid menyebut, UN menghabiskan dana yang besar. Sebelum ujian nasional berbasis komputer (UNBK), anggaran pelaksanaan UN mencapai Rp600 miliar. Jumlahnya terus menurun, seiring makin banyaknya sekolah yang menerapkan UNBK, menjadi sekitar Rp35 miliar pada 2018 lalu.

“Lebih baik dana dipakai untuk program lain. Kami sedang membuat skema baru untuk mengukur kompetensi siswa yang disebut Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI),” tutur Hamid.

Ditambahkan, tes AKSI dirancang serupa dengan PISA (Program for International Assessment). Mata pelajaran yang diujikan mirip dengan PISA yaitu bahasa Indonesia, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Ia berharap, AKSI dapat menjadi pilihan bagi pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, AKSI dirancang mirip dengan tes PISA untuk mendiagnosis kelemahan siswa di sekolah. Misalkan, AKSI hanya untuk kelas 3 dan 5 tingkat sekolah dasar (SD). Dan kelas 8 dan 11 untuk sekolah menengah pertama (SMP).

“Jika UN mengukur kompetensi siswa selama belajar, maka AKSI lebih banyak untuk diagnosis kelemahan siswa. Bagian mana saja dari pelajaran matematika yang tak dikuasai siswa kelas 3 dan 5. Misalkan, soal himpunan. Nantinya guru akan mengajarkan himpunan dan lainnya yang dianggap lemah,” ujarnya.

Hamid menilai, AKSI tersebut berdampak pada peningkatan kompetensi siswa. Karena guru mengetahui kelemahan dari murid-muridnya. Hasilnya juga bisa digunakan untuk mengoreksi kompetensi gurunya.

“Hasil AKSI bisa digunakan sebagai bahan diskusi dalam pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Jadi apa yang dilakukan itu merujuk pada fakta yang sebenarnya, bukan asal bicara,” katanya. (Tri Wahyuni)