Pemerintah akan Perkuat Koordinasi Antisipasi Kepulangan WNI dari LN

0
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan memperkuat koordinasi sebagai langkah antisipasi kepulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri (LN) jelang lebaran tahun ini. Penguatan itu penting karena jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang di tengah pandemi corona virus disease (covid-19) diperkirakan cukup besar, yakni lebih dari 15 ribu orang.

“Perlu langkah antisipasi agar kepulangan PMI tidak menimbulkan masalah baru dalam penanganan covid-19 di Tanah Air,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (29/4/20).

Muhadjir mengutip data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) disebutkan ada 15.429 PMI diperkirakan akan kembali ke Tanah Air. Data itu merujuk pada habisnya masa kontrak PMI pada April-Mei tahun ini yang mencapai 37.075 orang.

“Pemerintah terus memantau pergerakan WNI yang datang dari luar negeri, terutama PMI dan Anak Buah Kapal (ABK),” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Muhadjir, pihaknya akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke Pemerintah Daerah. Sehingga mereka siap mengantisipasi kedatangan WNI yang diprediksikan dalam jumlah besar.

“Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, antara lain pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang sama untuk WNI/PMI/ABK yang datang melalui jalur darat, laut maupun udara,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Muhadjir, diperlukan tempat penampungan atau karantina tidak hanya di Pulau Galang, tetapi juga di setiap titik-titik kedatangan. Hal itu guna memastikan kesehatan para WNI sebelum pulang ke daerahnya masing-masing dalam kondisi sehat.

“Kapal TNI kita siap mengantar mereka ke pelabuhan masing-masing tujuan. Setelah itu Pemda setempat diminta bertanggung jawab dalam pengawalan hingga ke kampung halamannya masing-masing,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat tentang pentingnya koordinasi dengan daerah terutama kedisiplinan dalam pelaksanaan karantina mandiri. Pasalnya, tak dinafikkan kemungkinan munculnya ‘imported cases’ dari WNI yang baru datang dari luar negeri.

“Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar negeri ini tidak meledak. Karena beberapa negara sudah pernah mengalaminya. Karena itu, kita perlu penguatan koordinasi menghadapi kedatangan mereka di Tanah Air,” kata Retno menegaskan.

Retno juga menekankan, prinsip kepulangan WNI dari luar negeri dilakukan secara mandiri, kecuali jika keselamatan dan keamanan para WNI terancam. Evakuasi atas biaya negara dilakukan sebagai langkah terakhir.

Hadir dalam telekonferensi itu Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto beserta para pendamping. (Tri Wahyuni)