Pemerintah akan Perkuat Peran SMK untuk Pembangunan Desa

0
(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan memperkuat peran sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kini saatnya SMK berperan aktif dalam pembangunan, dimulai dari desa,” kata Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Bakhrun dalam acara Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Desa di Garut, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Hadir dalam acara yang digelar bersama Kemdikbud dan DPR RI, yaitu Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbud Wikan Sakarinto, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, Koordinator Bidang Tata Kelola Direktorat SMK, Abdul Haris.

Tiga pembicara dalam kegiatan adalah Direktur Forum Peduli Pendidikan dan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia (FP3MKI), Marlock serta dua ahli pendidikan kejuruan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Alva Edi Tontowi dan Ambar Pertiwiningrum.

Acara tersebut dihadiri 57 SMK serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Garut. Kegiatan SMK Membangun Desa menjadi salah satu program pemerintah, mengingat mayoritas SMK di Indonesia berlokasi di pedesaan.

“Sinergi SMK dan pemerintah desa ini diharapkan dapat membuat SMK menjadi bermanfaat untuk masyarakat desa. Dengan demikian SMK menjadi solusi, bukanlah beban pembangunan,” tuturnya.

Bakhrun mencontohkan, peluang pendampingan bagi siswa SMK dalam pengelolaan dana desa. Dana tersebut bisa digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Siswa SMK memiliki kemampuan dalam administrasi dan teknologi. Mereka bisa dilibatkan sebagai tenaga pendamping,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbud, Wikan Sakarinto menyebut 2 program utama dalam pengembangan SMK. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) SMK dan program link&match antara SMK dengan Industri dan dunia kerja (IDUKA).

“Tahap pertama yang akan dibenahi di SMK adalah kurikulum yang nantinya harus disusun bersama IDUKA. Dengan demikian, lulusan SMK memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan IDUKa,” katanya.

Dan yang tak kalah penting, lanjut Wikan, SDM di SMK harus memiliki ‘passion’ dan kemauan untuk melakukan terobosan. Karena pemerintah tidak akan memberi bantuan ke SMK, jika SDM pengelola dianggap belum layak.

“Guru SMK harus memiliki inovasi dalam pembelajaran. SMK akan menjadi hebat jika pengelola sekolah mempunyai tim yang hebat. Kurikulum harus disesuaikan. Jangan terlalu banyak hard skill. Perhatikan pula soft skill bagi peserta didik,” kata Wikan.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menambahkan, kolaborasi SMK dengan desa diharapkan bisa mengentaskan pengangguran di kawasan pedesaan. Apalagi di wilayah Pulau Jawa bagian Selatan, hingga kini masih menjadi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi.

“Untuk masyarakat Garut dan sekitarnya, mari kerja keras hingga mencapai kemandirian pangan. Untuk itu, libatkan SMK dalam setiap program untuk pembangunan desa,” kata Ferdiansyah menandaskan. (Tri Wahyuni)